JOGJA – Keberadaan Gumuk Pasir Parang-tritis yang menjadi ikon wisata di Kabupa-ten Bantul, terancam punah. Salah satu keajaiban alam dari enam yang serupa di dunia itu, keberadaannya kalah dengan kepentingan ekonomi. Alhasil, luasan gumuk pasir yang semula mencapai 84 hektare, kini tinggal 30 hektare.”Kalah dengan hotel, tambak, warung, dan permukiman,” sesal Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelestarian Sumber Daya Hayati DPRD DIJ Suroyo, usai meninjau langsung kondisi Gumuk Pasir tersebut, kemarin (12/3).Ia menjelaskan, kepentingan ekonomi yang berada di wilayah pantai tersebut, memang mengalahkan keberadaan sumber daya hayati ini. Itu lah ke depan yang akan menjadi fokus perhatian dari pansus agar sumber daya hayati tetap terjaga, meski kepentingan ekonomi tetap berputar se-perti pembangunan hotel di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. “Harus diatur agar ke-kayaan hayati seperti air, alam sekitarnya tidak ikut mengalami kerusakan,” pesannya.Anggota Pansus Pelestarian Sumber Daya Hayati Aslam Ridlo menambahkan, gumuk pasir Parangtritis termasuk ikon pariwi-sata di objek wisata tersebut
“Tapi ikon itu sangat rentan tergeser oleh aspek lain. Jangan sampai alasan ekonomi, pari-wisata habitat alami itu men-jadi punah. Gumuk pasir harus dijaga,” ujarnya.Menurut dia, objek wisata Pa-rangtritis banyak dikunjungi wisatawan, karena adanya gumuk pasir. “Kalau gumuk pasir hilang, wisatawan pasti tidak mau datang lagi. Karena gumuk pasir meru-pakan ikonnya,” ungkapnya.Politikus PKB ini menambahkan, keberadaan gumuk pasir Parang-tritis mulai tergerus setelah munculnya objek wisata Pantai Depok. “Setelah (objek wisata) Pantai Depok berkembang, mu-lai menggerus gumuk pasir Pa-rangtritis,” kata politikus dari Dapil Bantul Timur itu.
Aslam mengungkapkan, se-lain gumuk pasir, raperda ini juga bertujuan mempertahan-kan dan melestarikan habitat alami lainnya. Setidaknya ada delapan habitat alami yang wajib dilindungi.Delapan habitat tersebut, ada-lah habitat alami vulkan gunung api Merapi di Sleman, habitat alami karst (Gunungkidu), da-taran tinggi (Sleman dan Bantul), Dataran Rendah (hutan perko-taan), habitat alami pantai ber-batu dan berpasir (Gunungkidu), habitat alami mangrove (Gunung-kidul dan Kulonprogo), habitat alami gumuk pasir Parangtitis (Bantul), dan habitat alami pe-rairan air tawar (Gunungkidul).Nantinya dalam Perda Peles-tarian Sumber Daya Hayati ini, akan mengatur dan memberikan sanksi bagi perusaknya. Dari draf yang telah diusulkan eksekutif, perusak sumber daya hayati akan mendapatkan sanksi denda Rp 50 juta. Tentu, jika dibandingkan dengan nilai kerusakannya, no-minal mitu terlalu kecil.”Sedang kami kaji. Karena, memang kepentingan ekono-minya lebih besar. Sanksinya juga harus lebih menimbulkan efek jera,” tandas Suroyo.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIJ Joko Wuryanto menuturkan, perda inisiatif eksekutif ini, memang untuk mengantisipasi kerusakan sum-ber daya hayati di DIJ. Hal itu mengingat pembangunan di DIJ akhir-akhir ini begitu ma-sif. “Perda diciptakan untuk melindungi habitat alami dari kepunahan,” ujarnya.Joko mengatakan, perlindun-gan terhadap habitat alami ini selaras dengan tujuan Badan Geologi Kementerian ESDM. “Negara melalui Badan Geologi sangat ingin habitat alami dip-ertahankan. Kami sudah memi-liki pergub soal itu, sekarang kita buat perda,” pungkasnya. (eri/jko/ong)