JOGJA – Sikap Fraksi Gerindra untuk mengamankan permin-taan Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X belum juga goyah. Meski, mayoritas fraksi telah memastikan penu-lisan pasal 3 ayat 1 huruf M Ran-cangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub harus sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, Gerindra tetap pada pendiriannya untuk meng-amankan permintaan Sultan.ā€ˇGerindra beralasan, raperdais itu harus menjamin perempuan dari keraton menjabat gubernur. Ini sesuai dengan permintaan HB X kepada pansus untuk meng-hapus menjadi daftar riwayat istri, anak, pendidikan dan sau-dara kandung menjadi daftar riwayat hidup. Kemudian, demi kesetaraan gender, HB X me-minta penambahan kata suami di samping kata istri dengan garis miring.”Sikap kami masih seperti dulu, Gerindra konsisten tidak ada diskrimanasi,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra DIY Brigjen Purnawirawan (TNI) Nuryanto, kemarin (12/3).
Dia menjelaskan, gubernur sebagai jabatan publik. Artinya, itu harus sesuai dengan daerah lain. Meski, DIJ berbeda dengan daerah lain karena status ke-istimewaannya.”Jadi, kalau syarat menjadi gubernur di daerah lain tak ada diskrimasi, di Jogja seharusnya juga begitu. Perkara nanti pria atau wanita, itu ranahnya Ka-sultanan,” katanya.Pria yang juga menjabat Pen-ghageng Tondo Yekti di keraton ini mengungkapkan, penamba-han klausul suami dalam kaidah hukum tak masalah. “Apa yang disampaikan oleh para pakar hukum melarang pemotongan pasal, namun tak menyoalkan bunyi pasal ditambah,” ujar pe-jabat keraton dengan gelar KRT Yudhahadiningrat ini. Pakar hukum yang dimaksud Romo Nur tersebut, adalah dosen fakultas hukum UII, Zairin Ha-rahap saat memaparkan di forum pansus beberapa waktu lalu. Zairin mengungkapkan, pasal 18 ayat 1 tentang persyaratan gu-bernur boleh ditambah, tetapi tak bisa dipenggal. Bunyi pasal itu menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain pekerjaan, pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak. “Kalimat belakang yang me-nuliskan kata antara lain mengandung pengertian legal open drafting. Artinya bisa di-tambahkan,” kata Zairin saat diundangan Pansus Raperdais, 2 Maret lalu.
Romo Nur menyadari bahwa posisi Gerindra di DPRD DIJ bersebrangan dengan mayori-tas fraksi yang lebih meng-inginkan gubernur harus laki-laki. Dia pun tak memasalahkan jika sikap Gerindra yang me-miliki tujuh anggota fraksi ini hanya sendirian. Bahkan, kata dia, Gerindra siap menghadapi mekanisme kepu-tusan melalui voting. “Tidak ma-salah gerindra sendirian. Kalaupun voting dan Gerindra kalah, itu nggak masalah. Namun kami ingin menunjukkan bahwa Gerindra punya harga diri yang tidak bisa diubah-ubah,” tegas dia.Dinamika di DPRD DIJ, kini menguat untuk mendukung penulisan sesuai UUK. “Kami akan mematuhi apa yang men-jadi dawuh kiai NU, yaitu menga-wal UUK. Bagi kami, bunyi pasal 3 ayat 1, harus sesuai dengan UUK DIJ,” kata Aslam Ridho, anggota Pansus Raperdais asal PKB ini.Sikap PKB ini membuat ke-kuatan bertambah. Sebelumnya, sudah ada Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi PAN (FPAN), Fraksi PKS (FPKS) dan Fraksi Persatuan Demokrat (FPD/fraksi gabungan PPP dan Partai Demokrat). Jika keputusan beru-jung voting, mereka sudah me-miliki 31 suara dari 55 orang jumlah anggota DPRD DIJ, atau cukup memenangkan dengan 50 persen +1.Ada pun fraksi terbesar di DPRD DIJ, FPDIP belum ada arahan sikap secara pasti. “Kami akan gelar rapat terlebih dahulu se-belum mengambil keputusan,” ujar Ketua FPDIP Eko Suwanto. (eri/jko/ong)