JOGJA – Keinginan pegiat antikorupsi Jogja-karta melaporkan Kajati DIJ I Gede Sudiat-maja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima gratifikasi berupa wayang tokoh Kresna dari para pendukung tersangka korupsi hibah Persiba HM Idham Samawi, di-tanggapi dingin Kejati DIJ. Kasi Penkum Ke-jati DIJ Zulkardiman tak mempersoalkan lang-kah pegiat antikorupsi yang akan melaporkan perihal pemberian wayang tersebut. “Silakan saja, itu hak masyarakat,” kata Zulkardiman kemarin (13/3).Menurutnya, kerajinan perak wayang Kres-na dan Srikandi bukanlah sesuatu yang ber-harga. Pihaknya beranggapan, wayang Kresna dan Srikandi yang diberikan oleh masyarakat saat acara pisah sambut Kajati baru dan lama, merupakan sebuah karya seni. Barang itu di-berikan sebagai cinderamata atas kepindahan Kajati DIJ Loeke Larasati yang dimutasi ke Kejaksaan Agung dan I Gede Sudiatmaja se-bagai Kajati DIJ yang baru. “Kami jamin pro-ses hukum hibah Persiba tetap berjalan se-suai dengan ketentuan UU yang berlaku,” tandas Zulkardiman
Sebelumnya, Koodinator Ma-syarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono bersama pegiat antikorupsi Jogjakarta yang lain akan melaporkan pem-berian wayang Kresna dan Sri-kandi tersebut ke KPK dan di-tembuskan ke Jaksa Agung HM Prasetyo, Jamwas Kejagung, dan Komisi Kejaksaan RI. “Pemberian barang berupa wayang ukir tersebut sebagai bentuk gratifikasi. Sebab, pem-beri barang memiliki niat agar perkara hibah Persiba yang me-nyeret HM Idham Samawi di-hentikan,” ujar Irwan.Dijelaskan, pasal 12B Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 mene-rangkan, yang dimaksud grati-fikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pem-berian uang, barang, rabat (dis-kon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi itu baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”Jadi pemberian wayang Kres-na tersebut dapat disebut seba-gai gratifikasi.
Karena itu, Jamwas harus memanggil dan menegur Kejati DIJ yang baru dan yang lama, karena telah menerima gratifikasi,” tandas Irwan.Pemberian wayang itu terjadi di tengah acara pisah sambut Kajati DIJ dari Loeke Larasati Agustina SH kepada I Gede Su-diatmaja. Massa dari Forum Masyarakat Bantul Cinta Damai (FMBCD) mendesak Kejati DIJ segera mengeluarkan surat perin-tah penghentikan penyidikan (SP3) dugaan korupsi hibah Persiba yang membelit HM Id-ham Samawi. Massa juga membawa tumpeng berisi nasi dan ayam ingkung yang diserahkan kepada kejati melalui Asintel Kejati DIJ Joko Purwanto. Penyerahan dua ke-rajinan wayang dari perak itu dilakukan oleh Koordinator Aksi Noorjanis Langga di lantai 4 gedung Kejati DIJ, di mana acara pisah sambut kajati lama dan baru dihelat.

Pegiat Antikorupsi Sindir Haryadi

Di sisi lain, pernyataan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) yang menyatakan mantan Bu-pati Bantul M Idham Samawi tidak layak dijadikan tersangka kasus Persiba, direspons pegiat antikorupsi. Kepala Divisi Peng-aduan Masyarakat Jogja Corrup-tion Watch (JCW) Baharuddin Kamba menilai, pernyataan itu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang giat dan pro pemberantasan korupsi. Sebagai sesama mantan ketua umum persatuan sepak bola, HS dinilai tidak pantas meem-berikan pernyataan tersebut. Apalagi, pemerintahan kini se-dang getol menyuarakan pem-berantasan korupsi. “Pernya-taan di media massa itu tidak pantas diucapkan oleh wali kota,” sindir Baharudin kemarin.Sebagai mantan ketua umum PSIM, Haryadi juga merupakan wali kota Jogja, sehingga per-nyataan seolah menggambarkan kondisi kegigihannya dalam pemberantasan korupsi di jaja-rannya lemah.
Ia menduga, pernyataan itu juga untuk men-ghindar dari kasus hukum. Se-bab, dalam sidang kasus ko-rupsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jogja dise-butkan, hibah KONI Rp 250 juta yang tadinya untuk PBVSI ter-nyata mengalir ke PSIM. Saat itu (2012) ketua umum PSIM adalah Haryadi Suyuti.”Masyarakat patut memperta-nyakan kepemimpinannya. Terutama soal dukungan dalam pemberantasan korupsi di jaja-ran pemerintahan,” tandas Ba-haruddin.Pernyataan Haryadi di media massa dinilai sebagai bentuk provokasi dan mempengaruhi penegak hukum melalui opini publik. JCW juga menilai itu sebagai bentuk intervensi ke-pada Kejaksaan, mengingat dia adalah wali kota Jogja.”Pernya-taan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang wali kota,” kritik Baharudin.
Sebelumnya, Haryadi membe-rikan pernyataan di koran media lokal Jogja mengenai kasus Per-siba yang menyeret HM Idham Samawi. Saat menjadi pengurus olahraga, ter utama sepak bola justru banyak berkorban. Ter-masuk menjual aset pribadi un-tuk membiayai persatuan sepak bola. Dengan begitu, tidak ada lahan untuk dituding sebagai pelaku korupsi.Terpisah, Haryadi menerang-kan, pernyataannya itu disam-paikan dalam konteks pengelo-laan olahraga, bukan sebagai wali kota dan konteks hukum. “Itu dalam konteks pengelo-laan olahraga, bukan konteks hukum, saya jelas olahraga,” kata Haryadi.(mar/laz/ong)