MUNGKID – Sejumlah perwakilan warga penghuni tanah bekas jalur kereta api yang tergabung dalam Paguyuban Panca Tekad mendatangi gedung DPRD. Mereka menga-du ke wakil rakyat, terkait kejelasan status tanah yang sudah bertahun-tahun mereka huni. Pada kesempatan yang dihadiri beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Magelang, mereka meminta dewan ikut memperjuangkan status tanah yang mereka tempati
Sekretaris Paguyuban Panca Tekad Sukirlan menyatakan, ada sekitar seribu orangyang me-nempati tanah bekas jalur ke-reta api. Mereka tersebar di delapan desa atau kelurahan di Kecamatan Secang. Seperti Desa Donorojo, Krincing, Madyocondro, dan lainya. Dari seribu orang tersebut, secara resmi ada 401 anggota yang ter-gabung Paguyuban Panca Tekad. “Jumlah itu hanya di wilayah Kecamatan Secang. Yang di wilayah lain masih banyak,” ungkap Sukirlan kemarin (13/3).
Warga menuntut soal kejelasan status tanah yang mereka tem-pati selama ini. PT KAI dan BPN sudah cukup lama mematok tanah pemukiman warga di bekas jalur kereta api. Menurut me-reka, PT KAI melakukan pe-matokan secara sepihak. “Artinya, KAI berupaya dengan segala cara mau menguasai tanah yang sudah dihuni warga. Ada juga yang ditakut-takuti dan diintimidasi,” paparnya.
Ia mengaku, selama ini sudah membayar PBB. Meski PBB bukan merupakan bukti kepemilikan lahan, tetapi setidaknya warga selama ini sudah ikut ber-kontribusi terhadap pemerintah. Dengan begitu, pihaknya me-mohon kepastian status tanah yang mereka tempati. Khususnya di lahan bekas jalur KAI. Ada sekitar 8 ribu meter luas lahan bekas jalur kereta api yang di-tempati warga. “Pada 11 Februari lalu, ada so-sialisasi dari KAI terhadap warga soal pengaktifan kembali sewa lahan di jalur KAI. Kami merasa bingung tapi istilahnya itu sewa, profesional tidak,” sindirnya.
Ketua Paguyuban Panca Tekad Suratiman meminta, pemerintah melakukan pendekatan yang menggunakan akal bukan okol. Karena warga cukup lama me-nempati tanah bekas jalur kereta api. Suratiman menegaskan, di-perlukan perjuangan yang tulus untuk keadilan seluruh warga negara Indonesia. “Semoga dewan dan peme-rintah berkenan memberikan fasilitas untuk bertemu Komnas HAM. Berupaya mencari ke-benaran yang benar benar, benar,” pintanya.Ia berpendapat, jika jalur ke-reta api di wilayah Kecamatan Secang sudah terlantar dan tidak lagi sesuai peruntukanya. Yakni tidak digunakan jalur kereta api.Tanah yang ditempati war-ga berpuluh-puluh tahun ter-sebut, diharapkan menjadi hak milik.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Magelang Idham Laksana me-nyatakan, Pemkab Magelang tidak punya kewenangan khu-sus dalam kepemilikan lahan PT KAI. Permasalahan warga yang menempati lahan di bekas jalur kereta api itu di luar ke-wenangan Pemkab Magelang. Sebenarnya, Pemkab Magelang masih dalam proses penye lesaian persoalan sewa lahan di Ter minal Muntilan. “Lahan di terminal Muntilan dalam posisi yang sama,” ungkap Idham.
Pemkab juga mempertanyakan status lahan bekas jalur kereta api tersebut. Menurutnya, per-tanyaan yang muncul, sebenar-nya menjadi kewenangan siapa.”Apa hak kewenanganya ada di Menteri Keuangan, BUMN, atau PT KAI,” katanya. Oimpinan Audiensi Mashari mengatakan, pihaknya pasti memberikan rekomendasi ke warga. Namun, untuk solusi permintaan dari Paguyuban Panca Tekad, bukan merupakan rekomendasi ke PT KAI. Karena Dewan ada keterbatasan we-wenang. “Dengan keterbatasan we-wenang, kami tidak bisa penuhi seperti permintaan mereka. Dari kami hanya sebatas re-komendasi,” kata Ketua Komisi I DPRD. (ady/hes/ong)