JOGJA – Efek dari sabdotomo yang disampaikan Sultan Hamengku Bu-wono X pada 6 Maret lalu belum ber-akhir. Pro dan kontra terhadap isi perintah raja tersebut terus bermun-culan. Kali ini datang dari elemen-elemen masyarakat yang getol dalam perjuangan mendukung penetapan. “Terus terang kami isin (malu) be-gitu mengetahui isi sabdotomo se-perti itu,” tutur Koordinator Forum Bersama Peduli Keistimewaan dan Peraturan Daerah Istimewa (Fordais) DIJ Adjie Bantjono saat diskusi di kantor PW NU DIJ, kemarin (15/3). Adjie menilai, materi sabdotomo itu bertolak belakang dengan semangat perjuangan penetapan yang beberapa tahun lalu disuarakan elemen pendu-kung keistimewaan DIJ. Ia bersama dengan paguyuban dukuh dan lurah se-DIJ serta kelompok massa lainnya pernah aktif sebagai Sekjen Gerakan Semesta untuk Rakyat Jogja (Genta-raja) yang kemudian berubah men-jadi Koordinator Keistimewaan Jogja-karta Sejati atau Kerisjati
Mereka sejak 2008 hingga RUUK ditetapkan menjadi UUK aktif menyuarakan dukungan pene-tapan Sultan Hamengku Bu-wono X dan Adipati Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ. Sebagai kilas ba-lik, Adjie menceritakan kem-bali sejarah pembahasan RUUK oleh Komisi II DPR RI periode 2004-2009. Ketika pembahasan, Adjie ber-sama elemen-elemen lainnya ikut mendampingi HB X rapat kerja selama tiga hari berturut-turut dengan DPR. Kala itu, be-berapa anggota dewan sempat mengingatkan potensi masalah yang timbul di kemudian hari terkait suksesi di Keraton Jogja. Ini dipicu karena HB X tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang bakal melanjutkan takhtanya. Kemudian ada pemikiran pe-merintah ingin memisahkan jabatan gubernur dengan raja. Opsi itu langsung ditolak oleh elemen pendukung penetapan. Meski berhasil mewujudkan penetapan, saat pembahasan mereka sempat diingatkan oleh beberapa anggota DPR. Konflik kepentingan terkait suksesi di keraton rawan terjadi.
Apalagi paugeran yang kerap disebut-sebut hingga pembaha-san berakhir tidak pernah dite-mukan dokumennya secara tertulis. “Itu sudah diramal oleh anggota dewan. Ketika individu menabrak paugeran pasti ada yang tidak beres. Keraton selama ini memang kurang terbuka me-nyangkut paugeran itu,” ungkap Adjie. Ia mengaku beberapa kali diingatkan mantan Ketua Ko-misi II Ganjar Pranowo terkait masalah tersebut. Ganjar yang sekarang menjabat gubernur Jawa Tengah intens berkomu-nikasi dengan Adjie mendisku-sikan hal itu. “Dugaan saya pasti ada kepentingan tertentu di balik semua itu.
Apalagi ada permintaan tidak perlu menu-liskan makna gelar khalifatullah segala. Pasti ini ada rentetannya,” ucap pria yang tinggal di daerah Wijilan, Kraton, Jogja, ini.Meski UUK sukses merealisa-sikan penetapan seperti aspi-rasi Adjie dan kawan-kawan, mereka tak lagi ikut mengawal. Sebab, peran Gentaraja atau Kerisjati, dukuh serta lurah men-jelang UUK disahkan pada 30 Agustus 2012 telah tersisih dan digantikan elemen lainnya. “Kami sudah di-tipex. Kita tahu kemudian muncul tim asi-stensi yang dipimpin Kanjeng Achiel (KRT Nitinegoro atau Achiel Suyanto). Namun kami melalui almarhum Mbah Mul (Ketua Paguyuban Lurah DIJ “Ismaya” Mulyadi) sudah pernah weling (mengingatkan) HB X agar bersikap konsisten,” kenang Ad-jie. Di tempat sama, Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat KH Abdul Muhaimin merasa kaget begitu tahu isi sabdotomo HB X. Baginya, sabdotomo itu itu justru memperlemah posisi raja.”Itu merendahkan kapasitas dan kapabilitas,” katanya.
Ia juga menengarai sabdotomo itu tidak berdiri sendiri. Ada skenario sistematis di balik semua itu. “Arahnya mau menghapus-kan Keraton Jogja,” tudingnya.Ketua Paguyuban Dukuh “Semar Sembogo” Sleman Sukar-jo meyakini di balik sabdotomo ada kepentingan terselubung. Bila masyarakat tidak bergerak untuk mengingatkan, keisti-mewaan DIJ yang diperjuang-kan selama beberapa tahun bisa terancam.”Kami harus waspada. Kami tidak ingin syarat gubernur yang sudah diatur di pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIJ mau di-utak-atik,” imbuh Ketua Semar Sembogo DIJ Sukiman Hadi Wijoyo.Ketua DPW PPP DIJ HM. Syukri Fadholi sepakat perlunya ada gerakan moral masyarakat meng-kritisi hal tersebut. Namun de-mikian, ia mengimbau kerabat keraton, khususnya adik-adik HB X juga bersikap. Adik-adik HB X diminta tidak diam. “Tidak ilok rasanya kalau rayi-rayi dalem (adik-adik sultan) tidak mengingatkan Kangmasnya kalau ada yang salah,” sindirnya.
Suara berbeda disampaikan Penghageng Tepas Darah Dalem Keraton Jogja KPH Mangunku-sumo. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan akhir HB X soal suksesi. “Ini belum sele-sai. Finalnya nanti kalau ada jumenengan (naik takhta raja). Siapa yang akan ditunjuk kalau beliau lengser keprabon. Kita tunggu,” katanya. Mantan bupati Gunungkidul yang sebelumnya bernama KRT Harsadiningrat ini menambahkan, sebetulnya sabdotomo tidak di-kenal dalam tradisi Keraton Jogja. Sebab, selama ini yang ada hanya dawuh dalem atau perintah raja.Ia juga mengkritisi isi sabdo-tomo yang mencampuradukan antara paugeran, undang-undang, dan perdais. “Saya nggak tahu apa maksudnya. Kalau memang mau mengembalikan keistime-waan DIJ, jangan mau pakai gubernur. Tapi sebutannya ke-pala daerah seperti amanat HB IX 5 September 1945. Sekarang sebutannya gubernur, tapi nggak mau pakai kata provinsi,” ung-kapnya.
Herlambang, pegiat keistime-waan dari Sleman menambah-kan, bahasa sabdotomo jilid satu 10 Mei 2012 dan Jilid dua 6 Maret 2015 tak lazim dipakai di lingkungan keraton. Apalagi menyebut sultan sebagai ingsun nata ing Mataram (saya bertak-hta di Kerajaan Mataram). “Ma-taram itu sudah bubar sejak Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta. Ka-lau mau pakai Mataram, seha-rusnya ingsun nata ing Mataram Ngayogyakarta,” ucap Her-lambang.Di sisi lain dalam diskusi itu juga muncul klarifikasi dari pen-gurus Pengurus Wilayah Muham-madiyah (PWM) DIJ Antoni. Di-katakan, sampai sekarang PWM belum pernah membahas soal perdais. Statemen yang disam-paikan Ketua LHKP PWM DIJ Arif Jamali Muis seputar gubernur perempuan lebih merupakan pernyataan pribadi. (eri/laz/ong)