ESTI WIJAYATI FOR RADAR JOGJA
RAMAH: Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati saat melakukan reses ke kantor Disdikpora DIJ, kemarin (18/3). Esti menyoal masalah sertifikasi guru dan kesejahteraan bagi guru tidak tetap (GTT).
JOGJA – Nawa Cita menjadi agenda Presiden Jokowi. Salah satunya melakukan revolusi ka-rakter
bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.”Persoalan dunia pendidikan menjadi konsentrasi saya menga-wal Nawa Cita menjadi kebija-kan operasional, khususnya di bidang pendidikan,” ungkap anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati usai melakukan reses ke kantor Disdikpora DIJ, dan kompleks Margasiswa Jalan Sutomo, Jogja, kemarin (18/3).Dikatakan, wajib belajar men-jadi perhatiannya selama pem-bahasan APBN-P 2015. Ada lebih dari 17 ribu anak wajib belajar yang menjadi target pemerintah. Mereka berstatus tidak mampu, baik di dalam sekolah maupun yang berhenti sekolah, atau be-lum bersekolah.”Angka persisnya ada seba-nyak 17.920.270.
Dengan rinci-annya sesuai catatan kemente-rian pendidikan ada 14.320.270 yang harus ditanggung negara. Tahun ini ditargetkan 3.600.000 anak yang masih di luar sekolah bisa ikut bersekolah. Negara menjamin mereka semua untuk bersekolah,” terang istri Bambang Sigit Sulaksana ini. Program menjamin peserta didik tetap dapat melanjutkan sekolah itu dikenal dengan ada-nya “Kartu Indonesia Pintar”. Masalah lain yang mendapat-kan perhatian Esti terkait kuri-kulum belajar mengajar.Menteri pendidikan, lanjut Esti, telah mengambil langkah bagi sekolah yang sudah men-jalankan tiga semester kurikulum 2013 atau K-13 agar terus melaks-anakannya dengan evaluasi yang sedang dijalankan pemerintah. Payung hukum yang dirujuk adalah Permendikbud No 160 Tahun 2014 tentang Pemberla-kuan Kurikulum 2006 dan Kuri-kulum 2013.Selama melakukan reses Esti juga menyoal masalah sertifi-kasi guru yang menyita waktu dan kesejahteraan bagi guru tidak tetap (GTT).”Persoalan sertifikasi, ini per-lu evaluasi, khususnya terkait dengan jam ajar yang disyaratkan. G
uru sama sekali tidak boleh absen ataupun kasarnya “sakit”, karena akan mengganggu poin yang disyaratkan dalam sertifi-kasi,” kritik ibu tiga anak ini.Berikutnya, GTT juga harus mendapatkan perhatian. Sebab, dari kunjungan ke lapangan, ditemukan data masih banyak guru yang mendapatkan kom-pensasi sebulan mengajar 150 ribu. “Ini menjadi perhatian yang harus dipecahkan bersama pe-merintah, sehingga upah mini-mum guru yang layak perlu dirumuskan pemerintah dan dewan,” paparnya.Menurut Esti, data menyangkut GTT maupun guru swasta saat ini sedang divalidasi. Termasuk pula beban kerja mengajar me-reka. Diharapkan proses vali-dasi oleh kementerian pendidi-kan dan kebudayaan dapat se-gera kelar.Sebagai anggota Komisi X, Esti juga memedulikan nasib guru-guru pada sekolah luar biasa (SLB). Mayoritas SLB di DIJ dikelola swasta. Khusus SLB ada hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus .Yakni soal infrastruktur. Itu karena sekolah sekolah luar biasa ini merupakan sekolah swasta. (eri/laz/ong)