GUNAWAN/RADAR JOGJA DEKATI NELAYAN: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Agus Priyanto (kiri) menggelar sosialisasi Permen no 1 dan 2 di Pantai Ngandong, Sidoharjo, Tepus, kemarin (18/3).
GUNUNGKIDUL – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan menuai pro dan kontra. Penolakan salah satunya disuarakan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul Rujimanto.
“Kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan karena akan berdampak terhadap penghasilan nelayan. Kami meminta agar Peraturan Menteri (Permen) tersebut direvisi,” kata Rujimanto pada acara sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Pantai Ngandong, Sidoharjo, Tepus, kemarin (18/3).
Dalam kesempatan itu, Rujimanto usul supaya kebijakan pembatasan tangkap lobster, kepiting, dan rajungan tidak kaku. Misalnya, berat tangkapan dikurangi, jangan di atas 200 gram yang boleh ditangkap. “Sebab, untuk mendapatkan lobster di atas ukuran itu sangat susah,” terangnya.
Pendapat berbeda disampaikan mantan pemuda pelopor bidang kelautan dan perikanan 2012, Nur Mahmudin. Menurutnya, kebijakan Menteri Susi bertujuan menjaga populasi binatang laut.
“Tiap tahun hasil tangkapan terus menurun. Jadi, saya pribadi setuju dengan kebijakan ini. Ke depan, kalau bisa dijalankan maka populasinya bisa meningkat lagi,” kata Nur.
Pihaknya juga menawarkan beberapa alternatif terkait dampak kebijakan pembatasan binatang laut. Salah satunya dengan memberikan bantuan kepada nelayan media penangkaran untuk lobster yang sedang bertelur.
“Saya sudah lama berkecimpung dalam budidaya lobster. Jadi kalau nelayan menangkap lobster bertelur, saya bisa membantu memelihara hingga telurnya menetas. Setelah itu, mereka bisa menjualnya kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DKP Gunungkidul Agus Priyanto mengatakan, pembatasan tersebut bertujuan menjaga populasi ketiga komoditas yang terus mengalami penurunan setiap tahun. Namun demikian, dia tidak memermasalahkan adanya penolakan tersebut, asalkan aspirasi disampaikan melalui surat resmi, dan bukan dengan cara-cara anarki.
“Jangan sampai ada demo, sebab itu akan merugikan nelayan sendiri. Dari sisi kebijakan, sebenarnya ini sangat baik, dan kalau berhasil akan dinikmati nelayan juga,” kata Agus.
Dia mengakui, hingga sekarang masih banyak nelayan di Gunungkidul yang menolak kebijakan dari Menteri Susi. Penolakan tersebut muncul lantaran takut akan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan.
“Saya kembali mengingatkan, kebijakan itu bukan melarang tapi hanya membatasi berat tangkapan di atas 200 gram. Kami juga sudah menyiapkan beberapa kebijakan sebagai solusi, sehingga nelayan tidak dirugikan,” ujar mantan Kepala Satpol PP itu.
Terkait dengan penolakan kebijakan Perment oleh sejumlah nelayan, pihaknya siap menyampaikannya dalam rapat koordinasi nasional Kementerian KKP bulan depan. (gun/ila/mga)