JOGJA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIJ kembali melakukan pengawasan intensif kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di DIJ. Bila sebelumnya pengawasan dilakukan pada sebuah BPR konvensional, kali ini lembaga yang terbentuk pada 2013 lalu ini memberikan perhatian serius kepada salah satu BPR Syariah yang ada di DIJ.
Kepala Kantor OJK DIJ Dani Surya Sinaga menyebut, pihaknya tengah melakukan pengawasan terhadap satu BPR Syariah terkait persoalan kredit. Ini dikarenakan kredit macet atau non performing loan (NPL) yang mencapai lima persen lebih. Akibatnya, BPR Syariah tersebut dinyatakan dalam program penyehatan. Pengawasan tersebut akan dilakukan secara intensif sampai NPL berada dalam batas kewajaran.
Dengan langkah tersebut, jelasnya, diharapkan BPR Syariah tersebut segera bisa disehatkan. Perbankan syariah, menurutnya, memang agak sulit berkembang dikarenakan modalnya juga lebih kecil dibandingkan konvensional.
Selama ini, ungkap Dani, persoalan yang dihadapi BPR Syariah tersebut adalah kemampuan debiturnya yang hanya sanggup menyicil bunga utang. Sementara pinjaman pokok tidak bisa dilunasi. Hal tersebut terus berlanjut hingga debiturnya berkembang.
“Untuk penyehatannya memang diperlukan suntikan modal dari investor,” jelas Dani ditemui Rabu (18/3).
Ke depan, kata Dani, guna melakukan treatment bagimanajemen perbankan akan meningkatkan kapasitas manajer bank melalui program sertifikasi. Dengan begitu diharapkan performa BPRS semakin meningkat dan semakin sehat. “OJK juga bekerjasama dengan asosiasi perbankan terutama BPR,” terangnya.
Sementara itu, di sektor perbankan syariah sendiri, Dani menjelaskan, market share-nya mencapai sembilan persen. Sedangkan dari sisi dana pihak ketiga (DPK) mencapai tujuh persen dari dana perbankan secara keseluruhan.
Market share tersebut, kata Dani, diperkirakan akan meningkat ditahun ini. Mengingat akan ada satu BPR Syariah lagi yang akan berdiri. Bahkan, izin prinsipil modalnya juga cukup bagus sebesar Rp 8 miliar. “Ini sesuai ketentuan. Mudah-mudahan tahun ini bisa operasional,” katanya.
Seperti diketahui, jumlah BPR di DIJ sebanyak 65 bank. Dari jumlah tersebut 54 merupakan BPR konvensional dan sebelas BPR Syariah.
Terpisah Sekretris Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) DIJ Edi Sunarto mengatakan, NPL perbankan syariah di DIJ rata-rata memang cukup tinggi. Sehingga hal tersebut menjadi peringatan untuk meningkatkan kinerja bersama. Asbisindo sendiri, kata dia, sering melakukan pelatihan terhadap manajer bank syariah terkait pengelolaan perbankan, termasuk analisa pembiayaan.
“Melalui hal itu diharapkan NPL semakin turun dan kesehatan bank syariah terjaga,” ungkapnya. (bhn/ila/mga)