ISWARA BAGUS NOVIANTO/RADAR SOLO DITELUSUR: Gedung PMI Solo yang masuk dalam data aset Pemprov Jateng.
SOLO – Pemprov Jateng menelusuri sembanyak sembilan aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Solo. Bangunan tersebut telah digunakan pemkot untuk kantor dinas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu perdebatan, mengingat personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) aset belum tuntas.
Penulusuran aset itu dilakukan perwakilan pemprov salah satunya Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa yang bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Suharto, Rabu (18/3).
“Mereka menanyakan sejumlah aset yang digunakan pemkot untuk melengkapi data yang diminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tapi aset yang dimaksud, seharusnya menjadi tanggung jawab kami (pemkot) berdasarkan kebijakan otonomi daerah,” beber Budi.
Budi menyebut sebanyak sembilan aset yang akan dirembuk dengan pemprov. Di antaranya bangunan kantor dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) di Kampung Baru; Mangkubumen; Kerten; dan Jalan Slamet Riyadi; tanah bekas kantor dinas kelautan dan perikanan (Dislutkan) di Manahan, bekas kantor dinas perkebunan di Mojosongo.
Selanjutnya kantor dinas cipta karya dan tata ruang di Jalan Urip Sumoharjo, serta aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi yang kini ditempati Palang Merah Indonesia (PMI).
Masih menurut sekda, berdasar data di Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah yang di atasnya berdiri sejumlah perkantoran itu merupakan tanah milik pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, seharusnya aset tersebut digunakan oleh pemerintah daerah. “Logikanya, (aset pusat) diserahkan ke kota atau kabupaten setelah otonomi daerah. Tidak perlu perizinan provinsi,” terangnya.
Budi mengakui sejumlah perkantoran pemkot juga menggunakan lahan pemprov. Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Kita tidak punya lahan, makannya masih ada yang menggunakan lahan pemprov. Kalau dishubkominfo, dulu iya milik pemprov. Tapi sudah dilepas jadi milik pemkot,” terangnya.
Karena proses P3D belum rampung, BPN masih mencatat aset tanah dan bangunan tersebut milik pemerintah pusat. Karena itu status aset ini perlu dikaji lebih detail.
Hendri Santosa menjelaskan, untuk kepastian kepemilikan aset-aset ini, pihaknya akan berkomunikasi dengan pemkot. “Kedatangan kami hanya untuk melakukan pendataan sejumlah aset pemprov di Solo. Kita verifikasi berdasar aturan BPK,” ujarnya. (din/wa/jko)