ESTI WIJAYATI FOR RADAR JOGJA
ASPIRASI: Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati (kanan) menggelar pertemuan dengan warga Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman membahas pelayanan program BPJS Kesehatan.
JOGJA – Rangkaian reses anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati juga bertemu dengan civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja. Esti mendengar-kan curhat dari beberapa pengajar dan kar-yawan kampus tersebut pascaberalih dari status perguruan tinggi swasta menjadi per-guruan tinggi negeri-baru alias PTN-B.”Perubahan status itu masih meninggalkan persoalan yang belum tuntas. Terutama me-nyangkut nasib dosen dan karyawan. Berda-sarkan sejarahnya, mereka ada yang diangkat Kementerian Pertahanan, dan ada pula oleh yayasan,” ujar Esti, kemarin (19/5).
Menurut dia, masalah yang harus sece-patnya dibereskanterkait status dosen dan karyawan yang diangkat yayasan. Selama dalam proses peralihan menjadi PTN-B, masalah itu belum terselesaikan.”Ini membutuhkan perhatian, khususnya tentang kelanjutan status dan kompensasi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” terang Esti.Meski saat ini ada UU Aparatur Sipil Ne-gara, di mata para dosen dan karyawan UPN Veteran Jogja, keberadaan UU tersebut sa ngat tidak berpihak kepada mereka. Padahal se-lama ini mereka telah menunjukkan dedi-kasi dan pengabdian luar biasa ikut berkon-tribusi membesarkan UPN Veteran Jogja.Menindaklanjuti pengaduan itu, sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi X, Esti berjanji mengawal kasus perubahan PTN-B ini. Ia akan menyampaikannya dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidi-kan Tinggi (Riset dan Dikti) selaku mitra kerja Komisi X.”Saya akan meminta masalah itu segera di-bahas dalam rapat kerja dengan Kementerian Riset dan Dikti, sehingga nasib para dosen dan karyawan yang statusnya karyawan tetap yayasan UPN Veteran Jogja ini menjadi jelas. Proses kegiatan mencerdaskan anak bangsa menjadi lancar dan tidak ada halangan,” harap politisi perempuan yang mengawali karir po-litik sebagai legislator dari DPRD Sleman ini.
Masih dalam rangkaian reses itu, ia juga menggelar pertemuan dengan warga No-logaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Sa-lah satu topik bahasan dalam jaring aspi-rasi itu, terkait dengan pelayanan kesehatan rakyat melalui program BPJS Kesehatan.”Soal layanan BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian saya yang harus teraspirasikan ke-pada lembaga pengambil kebijakan,” tegasnya.Dari jaring aspirasi selama reses, Esti me-nemukan berbagai persoalan. Di antaranya menyangkut pelayanan menjadi anggota BPJS Kesehatan, layanan rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan, dan hal-hal yang dijamin dalam BPJS Kesehatan. “Masih banyak yang harus diperbaiki. Khususnya pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.
Kader PDI Perjuangan ini juga menyoroti keluhan terkait kurang cepatnya layanan un-tuk mengakses menjadi anggota BPJS Keseha-tan. Kendala itu muncul karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). “Ini harus men-jadi perhatian serius pemerintah untuk mem-perbaikinya,” saran ibu tiga anak ini.Di samping itu, sosialisasi manfaat BPJS Kesehatan yang belum tersebar luas secara detail ke rakyat, perlu dicarikan jalan ke luar. Dengan demikian, masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan pelayanan. Stan-dar biaya opname pasien, sambung Esti, juga perlu dicek ulang. Rumah sakit yang melakukan kerja sama pelayanan BPJS Kese-hatan juga perlu dikoordinasi ulang. Ini karena beredar informasi ada sejumlah rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan se-suai dengan harapan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. (eri/jko/ong)