MAGELANG – Kejaksaan meng-gunakan dua hal pertimbangan. Yakni, faktor kesehatan dan masa penahanan. Karenanya, korps adyaksa memilih memberikan penangguhan penahanan pada dua tersangka kasus dugaan korupsi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e-learning) Dinas Pendidikan Kota Magelang. Keduanya adalah Direktur CV Sum-ber Rejeki Muntilan Kabupaten Magelang Baryanto dan Direktur CV Sinar Benang Mas Kota Magelang Prio Kus Nugroho. Mereka ditahan sejak pertengahan Desember 2014. “Kami melihatnya dari sisi kemanusiaan. Karena kesehatan salah satu ter sangka drop setelah ditahan di LP,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magelang J. Fudhoil Yamin SH kemarin (19/3).Baik Baryanto dan Kus Nugroho di-tangguhkan penahanannya sejak 18 Maret 2015. Baryanto ditahan sejak 16 Desember 2014.
Sedang Kus Nugroho dua hari sesudahnya. Sehingga masa penahanan kedua tersangka sudah tiga bulan lebih. Berdasar KUHAP, masa penahanan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebelum dilimpahkan ke pengadilan adalah 20 hari ditambah perpanjangan pertama 30 hari dan perpanjangan kedua maksimal 60 hari. Dalam waktu tersebut, penuntut umum belum melimpahkan perkara ke pengadilan. Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”Mempertimbangkan masa pe-nahanan yang hampir habis dan saat ini kami masih menunggu data dan keterangan dari LPJK (Lembaga Pe-ngembangan Jasa Kontruksi), pilihan itu (penangguhan penahanan) harus dilakukan,” tegasnya.Kasus ini sudah beberapa kali di-lakukan gelar perkara di Kejati Jateng. Gelar yang terakhir, dilakukan Rabu (18/3)
Hasilnya, untuk sementara para tersangka ditangguhkan penahanannya.”Ya, sementara baru ada ke-putusan soal penangguhan penahanan. Yang lainnya belum ada. Karena kami masih me-nunggu data dari LPJK,” tegas pria yang sebelumnya menjabat Kajari di Papua, Kalimantan Selatan, dan Aceh tersebut.Guna melengkapi berkas pe-nyidikan, Kejari sempat me-ngundang kepala sekolah pene-rima bansos. Termasuk para panitia lelangnya. Selain itu, juga dilibatkan sebagai pem-banding, panitia lelang dari Lembaga Pengadaan secara Le-lang (LPSE) Pemkot Magelang.Sebelumnya, Kejari Magelang pada era Kajari Tri Retno Sun-dari SH tidak ingin kecolongan. Saat itu, mereka memutuskan langsung menahan dua ter-sangka kasus dugaan korupsi Bansos Peningkatan Mutu Pem-belajaran TIK (e-learning) ter-sebut. Baryanto dan Kus Nugroho langsung ditahan dalam pe-meriksaan pertama, setelah kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 November 2014.
Kasus tersebut ditangani Kejari Ma-gelang, karena ada laporan ma-syarakat pada September 2014.”Dua tersangka sudah ditahan. Baryanto pada Selasa (16/12) dan Kus Nugroho pada Kamis (18/12). Kami tahan para ter-sangka. Terutama Kus Nugroho karena sejak awal kasus ini di-tingkatkan menjadi penyelidikan tidak kooperatif,” tegas Kajari Magelang Tri Retno Sundari SH yang didampingi Kasi Pidsus Roy Arland SH MH saat itu.Kasus yang sumber dananya dari APBN tersebut dilaksanakan pada 12 sekolah dasar (SD) di Kota Magelang. Masing-masing sekolah menerima bantuan senilai Rp 54 juta. Wujudnya, empat buah laptop yang dilengkai LCD Projector, Screen Projector, speaker aktif, wifi mobile, dan printer plus scaner yang masing-masing dua buah. Dalam kegiatan ini, dua tersangka diduga mendatangi se-kolah dan menawarkan bantuan tersebut. Mereka mengiming-imingi pihak sekolah bahwa bantuan akan cepat cair, asal pembelian barangn melalui perusahaan mereka.
Sebagai perusahaan pem-banding, mereka menyiapkan CV Arya Media Edukasi ber alamat Umbulharjo Jogja dan CV Magindra Global Media Mer-toyudan Kabupaten Magelang.Pihak sekolah bisa menerima bantuan tersebut, karena adanya surat pengesahan dari Dinas Pendidikan yang ditanda tangani Kepala Dinas Djarwadi. Kasus ini ditingkatkan menjadi penye-lidikan, karena cukup merugikan negara. Yakni barang-barang yang diadakan dua commaditer yang direkturnya dijadikan tersangka harganya kemahalan.Kus Nugroho diwajibkan me-lapor di Kantor Kejari Magelang, Jalan Veteran Kota Magelang. Sesuai Pasal 31 ayat (1) KUHAP seorang tersangka yang ditang-guhkan penahannya diharuskan wajib lapor. “Iya, sejak kemarin (Rabu), kami mendapat penangguhan penahanan. Hari ini (kemarin) saya harus wajib lapor,” kata Kus Nugroho. (dem/hes/ong)