JOGJA – Usulan judicial review terhadap Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2012 tentang Ke-istimewaan DIJ, mulai muncul dari gedung DPRD DIJ. Lang-kah judicial review ini meru-pakan solusi mengatasi pole-mik mengenai boleh dan ti-daknya gubernur perempuan di DIJ.Usulan judicial review, muncul dari internal Fraksi PDI Perju-angan DPRD DIJ. Fraksi dari partai politik yang sejak awal ngotot memperjuangkan Ran-cangan Undangan-Undang Ke-istimewaan disahkan DPR RI. “Judicial review menjadi so-lusi dari semua masalah saat ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP R B Dwi Wahyu Budiantoro, ke-marin (19/3)
Mantan wakil rakyat di DPRD Kota Jogja ini menegaskan, ju-dicial review ini, akan ia perju-angan di rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIJ hari ini (20/3). Dalam rapat ini, akan menentukan sikap dari fraksi terbesar di DPRD DIJ tersebut. Soal polemik dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub, khususnya pasal 3 ayat 1 huruf M, yang bertuliskan, daftar ri-wayat istri, pendidikan, peker-jaan, anak, dan saudara kandung, jawabnya adalah judicial review (JR).”Saya perjuangkan, PDIP untuk menginisiasi JR ini,” imbuhnya.Dwi beralasan, dengan JR tersebut, akan membuat pemba-hasan raperdais menjadi lebih mudah. Polemik diskriminasi terhadap kaum perempuan un-tuk memimpin gubernur juga tak akan terjadi. “Karena di UU-nya, membuka peluang gubernur perempuan,” imbuhnya.
Sebagai produk hukum, sam-bung Dwi, memang tak diper-bolehkan ada diskriminasi. Termasuk menutup peluang perempuan DIJ. “Kalau soal paugeran itu ranah keraton. Kami tidak akan cawe-cawe,” sambungnya.A
danya usulan untuk mengaju-kan judicial review ini, sambung Dwi, tak lepas dari sabdo tomo Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dari pemahamannya, isi sabdo tomo itu salah satunya menjadi pijakan untuk mengaju-kan judicial review. Sama se-perti saat pembahasan UUK yang juga berawal dari sabdo tomo.Selain PDIP yang belum me-nentukan sikap, Fraksi Gerindra DIJ juga sama, meski selama ini pucuk pimpinan di DIJ, Brigjend (Purn) Nueryanto menegaskan akan mengamankan permin-taan Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menambah klausul istri atau cukup daftar riwayat hidup.Tapi, di internal fraksi tersebut, sampai saat ini belum menen-tukan sikap. Di partai berlambang Garuda tersebut, masih belum menggelar rapat internal yang rencananya pekan ini. “Belum ada rapat. Tapi, yang jelas Gerindra sampai sekarang belum menentukan sikap,” tandas Ke-tua Fraksi Gerindra Suroyo.
Ia menambahkan, meski belum ada kesepakatan, di Fraksi Gerindra masih dinamis. Di in-ternal fraksi tersebut masih ber-hembus berbagai pendapat mengenai penulisan pasal 3 ayat 1 huruf M tersebut. “Itu kan demokrasi. Perbedaan pendapat, hal yang wajar,” tambahnya.Di lain pihak, Ketua DPD Gerindra DIJ Brigjend (Purn) Nueryanto mengatakan, pi-haknya akan bersikap tegas. Bagi anggota pansus maupun fraksi yang tak mengikuti in-struksi tersebut akan ia cabut. “Kalau tidak mengikuti instruk-si partai, pasti ada sanksinya,” tegas politikus yang juga men-jabat Penghageng Parentah Hageng di Keraton Jogja dengan gelar kekancingan KRT Yudha-hadiningrat ini. (eri/jko/ong)