JOGJA – Usulan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ untuk mengajukan gugatan ju-dicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, langsung ditolak oleh Paguyuban Dukuh se-DIJ atau Semar Sem-bogo. “Sebaiknya dengarkan aspirasi kon-stituen. Turun ke bawah,” tandas Ketua Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo ke-marin (20/3)
Ia menegaskan, sebagai partai pemenang pemilu, partai ber-lambang banteng moncong putih itu diharapkan tak meru-sak kenyamanan warga DIJ saat ini. Ketenteraman warga yang sempat terusik saat pembahasan RUUK tak rampung, sebaiknya menjadi pertimbangan PDIP. “Masalahnya, kami sudah ber-juang agar RUUK disahkan. Ini sudah disahkan, malah akan digugat lagi,” sesalnya.Ia menambahkan, ada risiko besar jika UUK yang telah dite-tapkan itu diajukan ke MK, di mana status keistimewaan DIJ akan ikut mengalami keguguran. “Siapa yang akan bertanggung jawab kalau status istimewa juga tidak berlaku lagi? Mbok cobalah, jangan membuat masyarakat menjadi gelisah,” sentilnya.
Selama ini, kata Sukiman, UUK tak mengalami masalah. Yang malah menimbulkan persoalan adalah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. “Itu juga karena akan membuat beda dengan UUK. Kalau meng-ikuti UUK, saya kira akan baik-baik saja,” tambah Sukiman.Penolakan serupa juga disuara-kan kalangan pegiat penetapan. Sebab, langkah fraksi moncong putih sebagai disuarakan Wakil Ketua FPDIP RB Dwi Wahyu Bu-diantoro itu dianggap menging-kari sejarah keistimewaan DIJ. “FPDI Perjuangan sepertinya buta sejarah. Lupa dengan seja-rah terbentuknya DIJ,” tuding pegiat penetapan Herlambang, saat pertemuan Forum Bersama Peduli Keistimewaan dan Perdais (Fordais) DIJ di gedung Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DIJ, Jalan Gedongkuning, kema-rin (20/3).
Herlambang wanti-wanti me-minta agar FPDI Perjuangan DPRD DIJ mengkaji ulang gagasan mengajukan uji materi tersebut. Diingatkan, sebagai fraksi yang punya latar belakang marhaenis, tidak seharusnya FPDI Perjuangan berpikir melakukan langkah ter-sebut. Pertimbangannya, terben-tuknya DIJ tidak bisa dilepaskan dari peran Bapak Marhaen In-donesia yang juga Presiden RI pertama Ir. Soekarno.Soekarno pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan Piagam Kedudu-kan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono IX tetap pada kedudukan sebagai ke-pala daerah DIJ. Dalam piagam tersebut disebutkan gelar lengkap sultan sebagai sayidin panata-gama khalifatullah. “Dari gelar lengkap sultan itu sudah sangat jelas siapa yang bisa menjadi sultan dan guber-nur. Sejarah ini tidak bisa dilu-pakan begitu saja hanya karena ada kepentingan tertentu,” kritik pria yang aktif dalam berbagai kegiatan dialog interaktif di radio maupun tv tersebut.
Pertemuan Fordais itu diha-diri sejumlah tokoh pejuang penetapan. Mereka berasal dari lintas organisasi seperti du-kuh, lurah, dan aktivis keistime-waan lainnya. Di antaranya tampak pengasuh Ponpes Nurul Ummahat KH Abdul Muhaimin, Koordinator Kerisjati Adjie Bantjono, Ketua DPW PPP DIJ HM Syukri Fadholi, dosen Uni-versitas Widya Mataram Yogya-karta (UWMY) Heru Wahyu Kismoyo, dan Penghageng Tepas Darah Dalem Keraton Jogja KPH Mangunkusumo (KRT Har-sadiningrat).Sedianya diskusi terbatas itu menghadirkan GBPH Prabuku-sumo sebagai pembicara. Namun hingga acara bubar tanpa ada keterangan Gusti Prabu tidak hadir. Sebagai gantinya kemu-dian forum meminta GBPH Yudhaningrat berbicara. Gusti Yudha yang datang masih mengenakan pakaian surjan itu kemudian membacakan prana-tan dan persyaratan suksesi raja-raja Mataram baik Sura-karta maupun Jogjakarta.Menurut Assekprov Adminis-trasi Umum Setprov DIJ ini, syarat menjadi raja Mataram mulai Pa-nembahan Senopati, Sultan Agung, hingga Sunan di Surakarta dan Sultan untuk Jogjakarta harus laki-laki. Raja yang bertakhta ha-rus keturunan dari raja yang per-nah berkuasa sebelumnya. Ia juga menyatakan, seorang raja seperti Sunan dan Sultan di-izinkan punya istri lebih dari satu.
Bahkan di lingkungan Keraton Jogja, seorang sultan dapat me-miliki permaisuri lebih dari satu. “Permaisurinya boleh sampai empat orang,” katanya.Nama-nama permaisuri itu adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, GKR Kencono, GKR Ha-mengku Buwono, dan GKR Hageng. “Semua mempunyai kedudu-kan yang sama. Keturunan laki-laki dari salah satu permaisuri itu berhak menggantikan raja,” terang pangeran yang semasa mudanya bernama BRM Sulaksmono ini. Berdasarkan sejarahnya, di luar permaisuri, raja juga punya hak mengangkat garwa ampeyan atau selir. Bila dari permaisuri raja tidak punya keturunan laki-laki dapat mengangkat putra laki-laki tertua dari garwa am-peyan tersebut. “Itu hanya salah satu syarat yang bisa menjadi raja. Ada banyak syarat dan aturan adat lain yang harus dipenuhi,” papar mangga-layudha atau panglima angkatan perang keraton ini. (eri/laz/ong)