RADAR JOGJA FILE
TAWARKAN SENSASI: Kawasan objek wisata Gua Pindul Bejiharjo, Karangmojo masih menjadi salah satu objek yang banyak dikunjungi. Angka kunjungan wisatawan semakin tinggi saat memasuki musim liburan.
GUNUNGKIDUL – Kurang dari empat bulan penerapan retribusi kawasan objek wisata Gua Pindul Bejiharjo, Karangmojo sudah kacau balau. Pendapatan Pemkab Gunungkidul dari retibusi jebol gara-gara ulah nakal oknum pengelola yang terkesan menganggap remeh tiket masuk.Buntut dari kejadian tersebut pendapatan daerah dari Gua Pindul yang mulai dikenakan retribusi sejak akhir 2014 tidak bisa berjalan optimal. Informasi yang dihimpun Radar Jogja, kecurangan tersebut modusnya pengelola mengaku sudah boking wisatawan jauh hari sebelum retribusi diterapkan.
Alhasil, petugas pos retribusi tidak bisa berbuat banyak dan meloloskan rombongan wisatawan.Kabag Pemerintahan Desa Bejiharjo, Ariyanto mengatakan, alibi pengelola boking wisatawan jauh hari menjadi persoalan yang harus segera dicari jalan keluar. Masalah teknis lapangan demikian berakibat petugas tidak berani menarik retribusi. “Saat bus rombongan wisatawan melintas, joki hanya mengabsen saja,” kata Ariyanto kemarin (22/3).Pada awalnya, petugas sempat tidak menggubris alibi pengelola namun ternyata berujung ketegangan antara petugas dengan pengelola objek wisata. Untuk itu dia berharap ada peraturan kuat yang mengatur tentang hal tersebut. “Memang tidak semua begitu, banyak yang sudah mengerti (membayar retribusi),” jelasnya.
Tidak hanya itu, penerapan retribusi juga ada kendala lain yakni, keterbatasan petugas. Dari empat pos retribusi, masing-masing lokasi hanya dijaga oleh tiga orang saja. Untuk itu, pihaknya berencana untuk menambah petugas retribusi. “Bulan ini kami akan merekrut petugas retribusi,” ujarnya.Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo mengatakan, penarikan retribusi di objek wisata Gua Pindul sudah memiliki dasar hukum. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menertibkan oknum-oknum yang tidak mau membayar retribusi sesuai ketentuan yakni Rp 10 ribu perorang.
“Pemerintah wajib untuk menertibkan dengan menggunakan perangkat daerah yakni Satpol PP,” kata Edi Susilo.Politisi Partai Amanat Nasional tersebut juga berharap, pemkab membentuk tim pengawas untuk melakukan memantau penarikan retribusi sehingga tidak lagi terjadi kebocoran. Untuk mengantisipasi kebocoran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan harus melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa. (gun/din/ong)