JOGJA – Penyidikan hibah Persiba dengan tersangka Maryani (Mr) dan Dahono (Dhn) memasuki babak baru. Kejati DIJ memastikan tak lama lagi berkas kedua ter-sangka itu segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan ini dilakukan setelah tim jaksa peneliti menyatakan berkas telah lengkap.”Kami tinggal menunggu jaksa peneliti. Jika dinyatakan lengkap, maka April akan dilimpahkan ke jaksa penuntut,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati DIJ Azwar SH kemarin.
Menurut Azwar, catatan yang pernah diberikan jaksa peneliti telah dipenuhi oleh tim penyidik. Tim penyidik pun memandang pemeriksaan terhadap kedua tersangka dan saksi dianggap telah cukup. “Pemeriksaan ter-sangka dan saksi kami anggap cukup. Jika sudah memenuhi syarat, maka layak dinyatakan lengkap (P21),” tambah Azwar.
Disinggung mengenai muncul desakan kelompok masyarakat yang meminta surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka HM Idham Samawi, Azwar memastikan, desakan itu tidak akan berpengaruh terhadap upaya kejati menyidik perkara hibah Persiba. Baik untuk tersangka HM Idham Samawi (IS) maupun tersangka Edy Bowo Nurcahyo (EBN). “Penyidikan terus berjalan. Saat ini kami fokuskan mengajukan dua tersangka yaitu Mr dan Dhn ke pengadilan. Untuk tersangka IS dan EBN menyusul,” ujarnya.
Azwar menerangkan, langkah kejati mendahulukan berkas Maryani dan Dahono ke pengadilan merupakan bagian dari strategi penyidikan. Kelak konstruksi dugaan penyimpangan hibah Persiba akan terlihat ketika kedua tersangka tersebut disidangkan. Sebab, kedudukan kedua tersangka itu berada di level paling bawah, bukan top manajemen klub Persiba. “Di persidangan nanti akan terkuak dan masyarakat dapat mengetahui secara gamblang penyimpangan hibah Persiba,” beber Azwar.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan adanya transaksi akomodasi secara fiktif dalam partai tandang Persiba. Padahal, seluruh akomodasi laga tandang ditanggung oleh klub tuan rumah. “Penyidik akan membuktikan adanya pem-belanjaan fiktif, yang diduga di-lakukan antara Bendahara I Persiba dan rekanan,” terang Azwar.
Penasihat Hukum HM Idham Samawi, Augustinus Hutajulu SH mengatakan tak memper-soalkan lamanya penyidikan Kejati DIJ dalam menyidik kliennya. Sebab, penegakan hukum perlu kehati-hatian. “Penyidik jangan sembrono dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kritik Hutajulu. Disinggung peluang kliennya menempuh jalur pra peradilan, Hutajulu menerangkan, pihaknya tidak tertarik untuk menempuh jalur pra peradilan.
Alasannya, ia tidak sependapat dengan ke-putusan pra peradilan yang telah memenangkan Budi Gunawan dari KPK. “Saya tidak akan melakukan pra peradilan. Saya pribadi tidak sependapat dengan Sarpin. Itu melanggar hukum acara yang seharusnya tidak boleh disimpangi,” tandasnya. (mar/laz/ong)