JOGJA – Polemik mengenai peluang gubernur perempuan me-mimpin DIJ akhirnya terjawab sudah. Setelah sempat menjadi keresahan di kalangan elite wakil rakyat dan masyarakat DIJ, mayoritas fraksi DPRD DIJ mengerucut menutup peluang kaum hawa memimpin di provinsi ini
Enam dari tujuh fraksi di DPRD DIJ memastikan akan menulis-kan Pasal 3 ayat 1 huruf M se-suai dengan pasal 18 ayat 1 hu-ruf M UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan. Yaitu berbunyi daftar riwayat istri, pendidikan, pekerjaan, anak kandung, dan saudara kandung.Fraksi terakhir yang memastikan menuliskan Raperdais Pengang-katan Jabatan Gubernur dan Wa-gub sesuai UUK adalah Fraksi Gerindra. Suroyo, ketua fraksi dari partai bentukan Prabowo Subianto ini menegaskan, pihaknya telah menggelar rapat fraksi dan DPD Partai Gerindra DIJ.”Hasilnya, Partai Gerindra mau-pun fraksi mendukung penulisan sesuai dengan UUK. Tidak dipethil hanya daftar riwayat hidup saja atau ditambahi suami,” tandas Suroyo kemarin (23/3).
Mantan wakil rakyat DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, ini mengaku sikap tersebut bu-kan berbalik arah. Hanya saja, selama ini memang fraksi dengan DPD baru pertama kali meng-gelar rapat bersama.”Kalau Romo Nur (Brigjend Purn Nuryanto, Red) mengatakan mendukung penulisan riwayat hidup atau ditambah suami, itu sikap personal beliau,” imbuhnya.Begitu juga dengan sikap Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Se-tyawan, bukan mewakili sikap fraksi. “Awalnya memang demikian (menuliskan daftar riwayat hidup atau ditambahi istri, Red). Tapi setelah ada paparan ahli hukum, semuanya sepakat tidak untuk melanggar UUK,” tegasnya.
Dengan dukungan Fraksi Gerindra menuliskan Pasal 3 ayat 1 huruf M ini sesuai dengan UUK, dipastikan kini tinggal Fraksi PDI Perjuangan yang belum bersikap. Permintaan Raja Kera-ton Sultan Hamengku Buwono X pada 29 Januari silam di Keraton Kilen kepada Panitia Khusus (Pan-sus) pun minim dukungan.HB X di hadapan pansus se-cara khusus meminta agar pan-sus meninjau ulang persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur. “Persyaratannya tidak perlu mencantumkan saudara kandung, istri dan sebagainya. Cukup pendidikan dan data keluarga saja,” ungkapnya.
Kini dengan dukungan enam fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, PAN, PKS, Fraksi Persatuan De-mokrat (gabungan PPP dan Partai Demokrat), Fraksi Kebang-kitan Nasional (gabungan PKB dan Nasdem), dan terakhir Gerindra, dipastikan mayoritas dewan mendukung penulisan Raperdais sesuai UUK.Ini menjadi akhir dari polemik yang berlangsung lebih dari dua bulan. Keputusan Pansus Ra-perdais Pengisian Jabatan Gu-bernur dan Wagub pun bisa diprediksi menguat sesuai UUK. Meski hal ini masih menanti rapat paripurna Senin (30/3) pekan depan.”Besok (hari ini, Red) finalisasi. Nanti akan kami dengarkan sikap dari masing-masing fraksi,” jelas Ketua Pansus Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub Slamet.
Ia mengatakan, di finalisasi ini sudah akan terlihat sikap dari fraksi di DPRD DIJ. Kemudian dari sikap-sikap tersebut pansus akan melaporkan ke forum rapur. “Apakah akan diambil keputusan atau tidak, kami serahkan ke forum rapur,” terangnya.Di internal PDIP yang sempat memanas akibat usulan uji ma-teri UUK sebagai solusi untuk membuka peluang kaum perem-puan memimpin DIJ, masih ga-mang. Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu belum menentukan sikapnya. “Kami tidak mau grusa-grusu. Saat ini masih melakukan kajian,” kilah Ketua Fraksi PDIP Eko Suwanto.Eko mengklaim, masih me-miliki cukup waktu untuk mela-kukan kajian dari beberapa sisi. Mulai kajian konstitusi, penelitian, juga meminta penda-pat para tokoh, baik dari Kasul-tanan, Kadipaten Pura Pakua-laman, Pemprov DIJ, budayawan, agamawan, dan masyarakat. (eri/laz/ong)