ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
SERIUSI SITUS RADIKAL: Menkominfo Rudiantara dalam acara penyerahan sertifikasi ISO 9001:2008 di BPPKI DIJ, kemarin (23/3).
SEWON – Maraknya situs yang berisi ajaran radikalisme akhir-akhir ini, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan langkah khusus untuk mengantisipasinya. Langkah konkret yang dilakukan adalah membentuk tim panel dan memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aduannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, situs-situs yang memuat konten pornografi mudah ditelusuri. Dengan keyword tertentu, situs-situs itu akan bermunculan bila di-searching. Sebab, di sejumlah negara, situs-situs pornografi memang mengan-dung nilai komersial. “Yang seperti ini langsung bisa dipisah-kan dan di-blacklist,” terang Rudi, usai penyerahan sertifikasi ISO 9001:2008 di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi Indonesia (BPPKI) DIJ, kemarin (23/3).
Ini berbeda dengan situs-situs radikal-isme. Situs-situs ini memiliki keyword khusus karena memang tujuannya bukan untuk komersial. Karena itu, Kominfo dalam waktu dekat bakal membentuk tim panel. Anggota tim panel, merupakan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Sholahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah, Din Syamsuddin, dan Romo Benny Susetya. Nantinya, tim panel ini akan mengkaji, menelaah, sekaligus memberikan rekomendasi situs-situs yang memuat ajaran radikalisme atau tidak.”Kalau saya ditanya mengenai SARA, Rudi tahu apa soal SARA,” kelakarnya menyinggung pentingnya keberadaan tim panel.Selain itu, lanjut Rudi, Kominfo juga membuka ruang aduan agar masyarakat berperan aktif mengawasi penyebaran ajaran radikalisme melalui dunia maya. Melalui aduankonten@kominfo.co.id masyarakat dapat melayangkan aduannya mengenai keberadaan situs-situs yang dianggap menyebarkan ajaran radikalisme. “Kami juga akan menerap-kan DNS nasional,” ungkapnya.
Melalui sistem DNS ini, kata Rudi, Kominfo tak perlu lagi meminta bantuan kepada autonomous system number (ASN) atau provider untuk memblokir situs-situs yang dinilai berbahaya. Sebab, hingga sekarang Kominfo masih meminta bantuan ASN untuk melakukan pemblokiran. “Tapi kami tidak seperti Tiongkok. Apa-apa langsung diblokir. Penutupan situs akan dilakukan secara selektif dan bertahap,” tandasnya.Rudi mengakui, situs lokal yang memuat ajaran radikalisme memang ada. Hanya saja, jumlahnya tak begitu signifikan. (zam/jko/ong)