GUNUNGKIDUL -Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Gunungkidul kecewa dengan pengelola objek wisata Gua Pindul. Pemkab menuding pengelola tidak bisa memegang komitmen yang disepakati bersama tentang pembayaran retribusi. Atas permasalahan tersebut, para pengelola akan dikumpulkan.Kepala Bidang Pe-ngembangan Produk Wisata Disbudpar Gunungkidul Hari Sukmono mengatakan, di awal penarikan retribusi antara peme-rintah daerah dan pengelola ada kesepa-katan. Itu terkait pem-berian dispensasi bebas retribusi bagi wisatawan yang sudah terlanjur booking sebelum pemungutan retribusi. Namun Hari mempertanyakan, kenapa hingga sekarang pengelola wisata masih mem-bawa wisatawan masuk ke kawasan Gua Pindul tanpa membayar retri-busi.
Mereka memaksa untuk masuk ke kawasan wisata tanpa membayar retribusi dengan alasan wisatawan yang dibawanya sudah booking.”Desember lalu, pihak pengelola sudah memberikan daftar wisatawan yang sudah booking. Hanya saja, setelah dilakukan verifikasi, data yang diberikan ke dinas banyak yang tidak sesuai,” ujarnya.Tentu, kata dia, kebocoran retribusi ini tidak boleh berlarut-larut. Untuk menertibkan pembayaran retribusi oleh wisatawan, dinas akan melakukan pertemuan dengan para pengelola untuk evaluasi.”Besok (hari ini) kita akan melakukan pertemuan. Nanti akan kita sampaikan kepada pengelola mengenai kewajiban wisatawan membayar retribusi ini,” tegasnya.Menurutnya, permasalahan bocornya retribusi bukan satu-satuya permasalahan di Gua Pindul. Sebab sekarang juga terjadi persaingan tidak sehat antarpengelola yakni terjadi perang tarif.
Persaingan tidak sehat tersebut seharusnya tidak terjadi karena malah akan merugikan semua pihak. “Saya khawatir kalau terus terjadi, tidak akan bertahan lama. Wisatawan akan menyusut,” ucapnya.Belum lagi terkait konflik antara pengelola dengan salah seorang pemilik lahan. Hingga sekarang per-masalahan itu belum menemukan ujung. Anggota Komisi A DPRD DIJ yang membidangi pariwisata Slamet berharap, antarpihak yang berkonflik tetap melakukan komunikasi. (gun/ila/ong)