SLEMAN – Para perangkat desa se-Sleman menyoal draf Raperda Pilkades yang sedang disusun DPRD Sleman. Yang paling di-masalahkan, ikhwal teknis pelaksanaan. Sebagian besar kritik disampaikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang notabene menjadi panitia pilkades dalam public hearing Raperda tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di aula DPRD Sleman, kemarin (23/3).Dalam kegiatan yang diinisiasi Pansus Pilkades tersebut, para perangkat desa tidak sreg dengan materi regulasi, baik isi maupun redaksionalnya. Sebagai contoh pasal 13 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pemilih dan pasal 21 mengenai penyaringan, penetapan, dan pengumuman calon kepala desa, paling banyak disorot audiens.Ketua Paguyuban Dukuh Cokropamungkas Sukiman Hadi Wijaya mengatakan, syarat warga yang berhak memilih kades harus berdomisili di desa paling sedikit enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP, atau surat keterangan penduduk bisa diartikan multitafsir. “Itu apa cukup KTP saja. Padahal bisa saja seseorang punya KTP desa tertentu, tapi yang bersangkutan tak tinggal di tempat itu,” katanya.Jika itu terjadi, lanjut Sukiman, pemerintah harus memastikan warga tersebut tak memobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu. Pada pasal 21, Sukiman menilai ada klausul yang tak sinkron. Yakni terkait jumlah bakal calon kades yang dibatasi antara 2-5 kandidat. “Itu nggak menyambung dengan huruf (6),” bebernya.
Huruf 6 menyebutkan, calon kades yang memenuhi syarat dalam penjaringan lebih dari lima orang? Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, ujian tertulis, dan usia. “Ini panitia bisa tambah pusing. Saya usul huruf (6) itu dihapus saja,” lanjut Sukiman. Ia juga usul agar pasal 15 huruf (h) diganti kalimat redaksionalnya sehingga mudah dipahami. Pasal tersebut mengatur syarat domisili calon kades.Kuwat, perwakilan Paguyuban Kabag Pemerintahan Sleman Jogobaya Sembada menilai, klausul pada huruf (6) pasal 21 sangat tendensius. “Kalau seleksi krite-rianya pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, ini jelas pro incumbent,” katanya. Kabag Pemerintahan Desa Condongcatur itu juga menyoroti tentang seleksi berdasarkan usia, dan tingkat pendidikan. Sebab, draf tersebut jelas mengatur syarat pendidikan calon kades minimal SMP. Sedangkan tentang usia tak ada batasan maksimal. “Ini ukurannya tak jelas,” ujar Kuwat. Iskandar, audien lainnya, turut menyoal klausul tersebut yang dinilai rawan menimbulkan persoalan. “Mestinya syarat pendidikan calon kades selevel dengan calon kepala BUMDes. Paling tidak D3 atau D4,” usulnya.Iskandar mengatakan, syarat bagi kandidat pimpinan BUMDes (minimal S1), yang lebih tinggi dari calon kades, bisa berakibat buruk. Menurutnya, kades bisa dipermainkan BUMDes yang berisi orang-orang lebih pintar. “Baru kali ini, kami tahu ada seleksi tambahan seperti itu,” sindirnya.
Iskandar juga mengkritisi pasal 20 ayat (2) huruf i yang dimentahkan dengan huruf j. Yakni tentang surat keterangan belum pernah dihukum pidana minimal 5 tahun dari pengadilan negeri bagi calon kades. Pada huruf j disebutkan calon kades harus membuat pernyataan secra jujur dan terbuka yang ditempel di papan pengumuman jika yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. “Ini kan tidak nyam-bung,” ungkapnya.Kritik itu hanya sebagian kecil pernyataan para perangkat desa yang tak puas dengan mekanisme pelaksanaan pilkades merujuk pada draf raperda. Belum menyangkut penganggaran. Sebab, pemerintah desa hanya boleh mengeluarkan anggaran pada hari H saat pilkades. Padahal banyak kegiatan lain yang membutuhkan biaya sebelum hari H. Misalnya, honor petugas pemutahiran data pemilih dan peng-amanan. Hal itu belum diakomodasi dalam draf. (yog/jko/ong)