MUNCULNYA dorongan ca-lon gubernur perempuan ru-panya menggelisahkan sejum-lah pejuang propenetapan. Mereka merasa resah terhadap bergulirnya wacana itu, ter-masuk adanya keinginan se-jumlah pihak menempuh ju-dicial review atas pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ demi meloloskan kepentingan tersebut.”Kami akan meminta agar Ngar-sa Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) untuk tetap mem-pertahankan paugeran
Kami suarakan sikap itu dengan mengadakan tapa pepe di Alun-Alun Utara,” ujar Koordinator Forum Peduli Keistimewaan dan Peraturan Daerah Istimiewa (Fordais) Adjie Bantjono kema-rin (23/3).Berdasarkan sejarahnya, tapa pepe merupakan salah satu ben-tuk aksi protes rakyat terhadap kondisi kehidupan bermasyara-kat. Agar suaranya didengar sultan, mereka memilih aksi berjemur di siang hari sambil duduk di tengah Alun-Alun Utara menghadap ke arah kera-ton. “Kami juga akan tempuh cara itu,” tegasnya.Menurut Adjie, aksi tapa pepe itu merupakan bagian dari kese-pakatan berbagai elemen pro-penetapan saat menggelar per-temuan di gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ pada Jumat (20/3) lalu.
Per-temuan diikuti dari elemen du-kuh, Kerisjati, Muhammadiyah, NU, dan sejumlah pegiat keisti-mewaan lainnya. Rekomenda-sinya disepakati perlu dilakukan-nya langkah yang lebih konkret dalam rangka mempertahankan paugeran, gubernur DIJ harus dijabat sultan yang bertakhta.”Sesuai tradisi adat, sultan yang bertakhta itu laki-laki. Ini tra-disi kepemimpinan yang harus dipertahankan. UUK juga telah mengaturnya. Jangan malah dianulir,” ungkap pria yang ting-gal di Jalan Sawojajar, Wijilan, Kraton ini.
Tentang kapan tapa pepe dila-kukan, Adjie menyatakan tidak lama lagi. Tenggat waktunya sebelum Raperdais tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ diputuskan DPRD DIJ. “Lebih cepat lebih baik. Kami sedang matangkan persiapan teknisnya,” tegas pria yang mengawal perjuangan UUK DIJ sejak 2008 ini.Bergulirnya aksi tapa pepe bermula dari keprihatinan peng-asuh Ponpes Nurul Ummahat Kotagede KH Abdul Muhaimin. Ia mengkritisi kegiatan Fordais yang terbatas hanya diskusi ke diskusi saja. Tak ada gerakan yang lebih nyata untuk menyu-arakan sikap mereka. “Kita bu-tuh aksi riil,” tantang Muhaimin.
Muhaimin yang juga ketua Forum Persaudaraan Umat Be-riman (FPUB) ini menyatakan, Keraton Jogja merupakan pene-rus Dinasti Kerajaan Mataram Islam. Namun belakangan ini, sultan sebagai raja jarang men-ghadiri agenda-agenda kegiatan umat dalam rangka mengembang-kan syiar Islam. Misalnya, saat masyarakat mengadakan pe-ringatan Nuzulul Quran di Bang-sal Pagelaran Keraton Jogja.”Meski acaranya di keraton, Ngarso Dalem kadang tidak rawuh (hadir) dan itu bukan hanya satu kali,” ucap kiai yang berla-tar belakang nadliyin ini.Rasa prihatin juga disuarakan pengurus PWM DIJ Abunda Faruk. Ia menceritakan sesuai tradisi setiap Jumat Kliwon, sul-tan menjalankan ibadah salat Jumat di Masjid Gedhe Kauman. Sebagai ketua takmir Masjid Kauman minimal dua hari se-belumnya ia selalu berupaya menyampaikan hal itu ke kera-ton. “Namun kira-kira sudah lebih dari empat tahun ini sultan tidak lagi salat Jumat di Masjid Gedhe Kauman,” ucapnya.
Abunda Foruk yakin bila HB X bersedia melanjutkan kebia-saan salat Jumat di Masjid Ged-he Kauman saban Jumat Kliwon akan membuat suasana masjid berbeda. Umat akan lebih se-mangat menjalankan ibadah saat Sultan hadir di tengah-tengah mereka. “Kalau soal suksesi ke-napa tidak,” imbuhnya.
Ketua DPW PPP DIJ HM. Syukri Fadholi kembali meminta agar adik-adik HB X tidak diam. Me-reka diharapkan proaktif me-nyikapi keadaan. Bahkan bila perlu bersedia tampil ke depan mengingatkan kakaknya kalau memang ada kekeliruan.”Kami harapkan rayi-rayi dalem (adik-adik sultan) bisa menjadi senopati (pemimpin) untuk me-luruskan hal-hal yang bengkok,” pintanya.
Menanggapi itu, salah satu adik HB X, GBPH Yudhaningrat meng-ingatkan, tapa pepe bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Namun aspirasi yang disampai-kan hanya bersifat usulan ke-pada sultan. “Soal keputusan kembali pada Ngarsa Dalem,” jelas Gusti Yudha.Ia juga mengatakan, HB X telah mengeluarkan sabdotomo pada 6 Maret 2015 lalu. Salah satu isinya melarang kerabat keraton bicara menyangkut suksesi ke-raton. “Isi sabdotomo nomor lima sudah sangat terang. Kera-bat tidak diizinkan lagi ngomong,” ucap pangeran yang semasa muda bernama BRM Sulaksmo-no ini. (eri/laz/ong)