JOGJA – Tak ingin terus menggelinding menjadi bola liar, adik-adik Raja Keraton Jogja Sultan Ha-mengku Buwono X menantang DPRD DIJ segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Ke-istimewaan (Raperdais) Pengisian Jabatan Guber-nur dan Wakil Gubernur
Bagi para kerabat Keraton, Ra-perdais itu tak perlu kembali diperdebatkan berlama-lama.”Tinggal didok saja,” tandas GBPH Yudhaningrat usai rapat tertutup Pansus Raperdais Pengi-sian Jabatan Gubernur dan Wa-gub di DPRD DIJ kemarin (24/3). Panglima Perang Keraton atau manggala yudha ini menuturkan, Pansus sudah memiliki pan-duan yakni UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. “Tinggal melaksanakan saja, enggak usah dipersulit,” pintanya.GBPH Yudhaningrat mengung-kapkan, dalam rapat tertutup itu diketahui semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya, kecuali PDIP. Enam fraksi sudah sepakat mendukung Pasal 3 hu-ruf M sesuai UUK. “Kurang PDIP,” ujarnya.
Menurut Ketua Pansus Raper-dais Slamet, Lurah Pangeran KGPH Hadiwinoto bersama erabat dari Puro Pakualaman turut hadir dalam rapat pansus ini. Pada kesempatan itu, adik laki-laki tertua HB X ini mema-parkan bahwa Raperdais Pengi-sian Jabatan Gubernur dan Wa-kil Gubernur tidak perlu diper-debatkan karena sudah diatur dalam Perdais Induk No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Uru-san Keistimewaan.Kedua aturan tersebut, Perdais Induk dan UUK, sudah bisa menjadi pedoman dalam penyu-sunan Raperdais Pengisian Ja-batan Gubernur dan Wagub DIJ. Artinya, dewan tinggal menyesuai-kan penyusunannya dengan kedua aturan tersebut.Terpisah, Bendahara Fraksi PDIP DPRD DIJ KPH Purbodining-rat mengaku fraksinya belum bersikap dalam raperdais ini.
Alasannya, PDIP masih mem-butuhkan waktu untuk mem-formulasikan pandangan. “Ka-mi malah meminta rapat pari-purna diundur menjadi 2 April,” usul suami putri ketiga HB X, GKR Maduretno, ini.Ia beralasan dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, bisa mereka gunakan melakukan kajian. “Semacam kontemplasi, kajian, sekaligus studi konstitu-si. Kami merasa masih membu-tuhkan masukan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan semua stakeholder,” kata Purbo-diningrat.Ketua Pansus Slamet menam-bahkan, Pansus belum ada ren-cana rapat lagi kecuali pada 30 Maret yakni rapat finalisasi pan-dangan masing-masing fraksi. “Setelah pandangan fraksi, Pansus akan melaporkan hasilnya ke pimpinan dewan untuk dipari-purnakan 2 April,” ungkap Slamet.Soal polemik Pasal 3 ayat 1 huruf M yang berbunyi, “Calon Gubernur DIJ adalah WNI yang memenuhi syarat dan harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang meliputi, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, anak, dan istri, Slamet menyerahkan ke fraksi. “Nanti dari laporan fraksi, apa pun, kami laporkan ke forum rapat paripurna,” terangnya.

Pejabat Keraton Layangkan Surat

Di tengah kegaduhan seputar isu suksesi, tak pelak memancing elite di lingkungan Keraton Jogja seperti para penghageng (pejabat) mengambil sikap. Sa-lah satunya seperti dilakukan Penghageng Tepas Darah Dalem KPH Mangunkusumo. Mantan bupati Gunungkidul yang sebe-lumnya bernama KRT Harsa dining-rat ini berencana menyurati Sul-tan Hamengku Buwono X.Isinya hendak mengingatkan seputar aturan suksesi di keraton dari masa ke masa. “Dari dulu hingga sekarang aturannya ng-gak berubah, tetap. Sultan yang jumeneng (bertakhta) harus laki-laki. Belum pernah perem-puan,” jelas Harsadiningrat.
Ketentuan itu berlangsung sejak era Panembahan Seno-pati, Sultan Agung Hanyokro-kusumo, Susuhunan Hamang-kurat, Susuhunan Paku Buwono, hingga Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, Kasunanan Sura-karta dan Kasultanan Jogjakar-ta. “Sekali lagi aturannya tidak pernah berubah,” ucapnya.Konsep surat yang akan diki-rimkan ke HB X telah jadi. Romo Harso, sapaan akrabnya, telah meminta beberapa penghageng di lingkungan Tepas Darah Da-lem ikut mencermatinya. “Se-belum dikirimkan, siapa tahu perlu ada pencermatan,” terang mantan Sekwan DPRD DIJ ini. Ia juga merasa heran dengan keluarnya sabdotomo. Setahu dia, bila raja mengeluarkan perin-tah, bentuknya bukan sabdo-tomo. Namun dawuh dalem. Rasa heran Harsadiningrat ber-tambah saat mencermati isi sabdotomo dari satu angka ke angka lainnya. “Angka delapan itu lebih membuat kaget. Kok sabdotomo dikaitkan dengan UUK,” katanya.
HB X dalam sabdotomo angka delapan itu menyatakan bila memerlukan perubahan UUK, maka dasarnya sabdotomo ter-sebut. Kerabat Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat mengakui tradisi yang selama ini, perintah raja diwujudkan dalam bentuk dawuh dalem. Di antaranya, HB X pernah mengeluarkan dawuh dalem nomor 01/DD/HB.X/EHE-1932 tentang Pranatan Tata Rakite Peprintahan Karaton Ngayo-gyakarta Hadiningrat (Aturan Tata Cara Pemerintahan Kera-ton Jogja). “Kalau sabdotomo setahu saya biasanya ada di ular-ular manten (nasihat aca-ra perkawinan),” terang pria yang juga menjabat Assekprov Ad-ministrasi Umum Setprov DIJ ini. (eri/laz/ong)