HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
SIDANG KEDUA: Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi dengan terdakwa Saridjo, Wasiyo, Tri Marsudi,dan Wakidi dalam kasus penyegelan Balai Desa Glagah, di PN Wates kemarin. Warga yang tergabung dalam WTT juga turut menyaksikan di luar gedung pengadilan.
KULONPROGO – Sidang lanjutan kasus penyegelan Balai Desa Glagah, Temon kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Wates, kemarin (24/3). Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi kali ini dihadiri keempat terdakwa yakni Saridjo, 63, Wasiyo, 42, Tri Marsudi, 36, dan Wakidi, 49. Mereka didampingi para penasehat hukum dari LBH Jogjakarta.
Seperti sidang sebelumnya, sidang yang diikuti terdakwa Saridjo digelar terpisah dengan tiga terdakwa lainnya. Hal itu bisa dilihat dari jadwal persidangan, di mana sidang dengan terdakwa Sardijo teregister dengan nomor perkara 26/Pid B/2015/ PN WTS. Sementara sidang dengan terdakwa Wasiyo, Tri Marsudi dan Wakidi teregister dengan nomor perkara 27/Pid B/2015/PN WTS.
Sidang digelar terpisah lantaran pasal yang didakwakan antara terdakwa Saridjo dan tiga terdakwa lainnya memang berbeda. Sardijo dengan dakwaan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, sementara ketiga warga WTT lainnya didakwa dengan pasal 170 KUHP tentang Perusakan.
Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan sama seperti sidang sebelumnya. Yakni Hakim Ketua Ester Megaria Sitorus didampingi Hakim Anggota Nanang Harjunanto, SH dan Adhil Prayogi Isnawan, SH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emma Deniasari, SH dan Hesti Tri Rejeki, SH juga hadir ditengah persidangan, kali ini harus menyimak eksepsi yang dibacakan penasehat hukum keempat terdakwa.
Penasehat Hukum dari LBH Jogjakarta Hamzal Wahyudin mengungkapkan, pihaknya menilai JPU tidak lengkap dalam proses menyusun dakwaan serta urutan kronologis fakta-fakta hukum. Sementara jika surat dakwaan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat maka itu batal demi hukum.
“Jadi kami berharap majelis hakim bisa memutuskan itu di putusan sela, bahwa surat dakwaan dari JPU itu batal demi hukum, dan seluruh terdakwa juga dibebaskan demi hukum,” ungkapnya.
Hamzal menambahkan, terkait permohonan penangguhan, ia berharap majelis hakim bisa segera memutuskan. Sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menjadi tumpuan kehidupan keluarga.
“Semoga itu menjadi pertimbangan majelis dari sisi kehiduap sosial mereka. Karena mereka bekerja menghidupi keluarga. Jadi penting untuk majelis hakim untuk memutuskan secepat mungkin untuk ditangguhkan penahanannya. Jaminannya keluarga dan beberapa warga masyarakat,” tegasnya.
Sidang ini berjalan relatif cepat, bahkan kurang dari setengah jam. Dimulai pukul 11.00 tepat dan berakhir sekitar pukul 11.20. Setelah sidang dibuka majelis hakim, para terdawka dihadirkan, kemudian penasehat hukum membacakan eksepsi. Hingga akhirnya hakim memberikan waktu kepada JPU untuk menanggapi, dan JPU memilih menjawab atau menangapinya secara tertulis pada sidang berikutnya yang akan digelar Selasa (31/3) mendatang.
Pantauan Radar Jogja, suasana persidangan tak jauh berbeda dengan sidang sebelumnya. Sejumlah warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) datang menyaksikan langsung jalannya persidangan. Penjagaan dilakukan dari pihak keamanan PN Wates dan kepolisian. (tom/ila/Nr)