SLEMAN – Pembahasan Raperda Pilkades di DPRD Sleman belum menemui titik temu. Public hearing yang dihelat Pansus Pilkades dengan menghadirkan seluruh perangkat desa se-Sleman, Senin (23/3), tak menjamin penetapan regulasi berjalan mulus. Bahkan, sikap dewan terbelah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Selain tarik ulur tentang pasal yang dianggap multitafsir, desakan percepatan penetapan raperda oleh beberapa pihak terkesan sarat kepentingan. Terutama terkait percepatan pelaksanaan pilkades. Demikian pula sebaliknya, pihak yang berharap pilkades diundur dari jadwal yang telah direncanakan pemerintah pada 21 April. Jadwal itu muncul dengan asumsi masa aktif sebagian kades berakhir pada 7 Mei dan sisanya 18 Juni.
Ketua Fraksi Golkar Prasetyo Budi Utomo berpendapat, pilkades lebih fair jika dihelat pada akhir 2015 atau awal 2016. Konsekuensinya, tiap desa bakal dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) atau penanggungjawab (Pj) kades. Pras, begitu sapaan akrabnya, menyampaikan dua alasan soal argumennya. Dengan tak diburu-buru percepatan pelaksanaan pilkades, pansus raperda punya cukup waktu menyempurnakan pasal-pasal yang dinilai sumir dan multitafsir oleh perangkat desa peserta public hearing. Selain itu, tanpa adanya incumbent yang bercokol di kantor pemerintahan desa bisa menepis tudingan masyarakat jika yang bersangkutan memanfaatkan fasilitas desa.
“Ini yang saya sebut fair. Semua kandidat free. Persaingan menjadi seimbang dan netral,” ujar Pras kemarin (24/3).
Pada bagian lain, Pras enggan berspekulasi tentang kemungkinan adanya kepentingan oleh anggota dewan untuk mempercepat pelaksanaan pilkades. Sumber Radar Jogja di kalangan wakil rakyat menyebut, sedikitnya empat anggota dewan memiliki anggota keluarga atau kolega yang berencana ikut dalam bursa pilkades 2015. Mereka adalah Tri Nugroho (Fraksi PKB), Danang Maharsa (Fraksi PDIP), Suwarno (Fraksi Golkar), dan Timbul Saptowo (Fraksi PDIP). “Kalau soal itu, saya tak tahu persis. Coba tanyakan langsung kepada yang bersangkutan,” tepisnya.
Tri Nugroho membantah adanya kepentingan dewan dalam pilkades. Terlebih menyangkut saudara atau kolega yang bakal maju sebagai calon kades di wilayah tertentu. Hanya, Hoho, sapaan Tri Nugroho, mengklaim bahwa semua ketua fraksi di dewan sepakat pilkades segera dilaksanakan. “Bukan masalah ada saudara yang mau maju. Siapa saja kalau ditanya pasti jawab secepatnya,” katanya.
Kendati begitu, Hoho pesimistis pilkades bisa digelar sesuai jadwal. Banyak faktor yang menjadi kendala di antaranya anggaran. Saat ini, panitia tingkat kabupaten memang telah mengalokasikan dana Rp 6,1 miliar. Tapi, dana itu masih bersifat gelondongan.
Menurut Hoho, pencairan anggaran untuk panitia tingkat desa menunggu peraturan bupati. Itupun harus diikuti pengajuan proposal dari tingkat bawah. “Angka itu (Rp 6,1 miliar), kan, muncul dari simulasi saja. Penganggarannya sebelum Undang-Undang Desa disahkan,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Inoki Azmi Purnomo mengimbau para perangkat desa tak risau jika pelaksanaan pilkades mundur. Inoki menepis kekhawatiran para kades yang menilai fungsi Pj dan Plt kades terbatas, sehingga akan menghambat pembangunan dan kepentingan publik. “Dalam undang-undang jelas, kok. Fungsi Pj dan Plt itu sama dengan kades definitif,” jelasnya. Plt atau penanggungjawab kades ditunjuk seorang pegawai negeri sipil. (yog/ila/mga)