GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SEMRAWUT: Deretan papan iklan seperti baliho dan reklame menghiasi sepanjang Jalan Magelang. Tanpa penataan yang mem per hatikan estetika tata ruang kota, iklan-iklan ini hanya akan menjadi sampah visual.

Iklan di Koran Saja Lebih Efektif

Papan-papan reklame seperti baliho yang tersebar di Kota Jogja mendapatkan sorotan tajam di masyarakat. Bahkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dalam sambutannya saat peluncuran logo Jogja Istimewa, secara tegas meminta Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman untuk menata reklame di kota ini.
KONDISI itu juga dirasakan sendiri olah para pelaku perikla-nan di DIJ. Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DIJ mengaku juga gerah dengan kondisi tersebut. Mereka bahkan berani mengutarakan ide Jogja bebas billboard
Hal senada diungkapkan aka-demisi dari Institut Seni Indo-nesia (ISI) Jogja Sumbo Tinur-buko. Ia mengatakan seharusnya Jogja, termasuk yang berbatasan dengan kabupaten lain, harus bersih dari iklan luar ruang. Di-rinya menyebut sampah visual tersebut sudah sangat meng-ganggu masyarakat. “Wilayah Kota Jogja itu kecil, hanya 32 kilometer persegi. Kalau berani seharusnya bebas dari iklan luar ruang,” tegasSumbo.
Meski sudah banyak desakan dari berbagai kalangan terkait hal ini, sepertinya harapan Jog-ja untuk bebas dari iklan luar ruang atau paling tidak bebas billboard, sulit terealisasi. Paling tidak, hal itu terlihat dalam pem-bahasan Raperda Izin Penyel-enggaraan Reklame di DPRD Kota Jogja.Ketua Pansus Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame Su-warto mengatakan, raperda yang sedang dibahas ini merupakan turunan dari Perda Reklame sebelumnya. Menurutnya, ra-paerda yang sedang dibahas merupakan raperda penyeleng-garaan reklame, bukan pengha-pusan reklame. “Artinya, reklame termasuk billboard yang sudah ada dan telanjur banyak ini perlu ditata ulang. Juga soal batas dan ka-wasan yang tidak boleh ada reklame,” terang Suwarto.
Politisi PDIP ini menambaha-kan, dalam amanatnya gubernur juga tidak meminta untuk men-ghapus reklame, tapi penataan. “Gubernur mita penataan ulang, makanya ditinjau kembali,” la-njutnya.Dalam Raperda Izin Penyel-enggaraan Reklame ini memang diatur tentang zona-zona yang bebas reklame. Seperti di kawa-san sumbu filosofis Jogja, mulai kawasan Tugu hingga Krapyak, akan diatur secara ketat dengan memberlakukan batas minimum radius pemasangan 50 meter dari as jalan.Reklameyang tidak diperbole-hkan dipasang di sepanjang ja-lursumbufilosofisJogja itu ada-lahreklame berukuran besar. Sedangkanreklameyang menem-pel bangunan seperti took, masih diperbolehkan dengan aturan-aturan tertentu. Misalnya di depan toko hanya berukuran maksimal 1,5 meter, sedang di samping toko maksimal 2,5 meter.
Selain itu reklame rokok, miras dan alat kontrasepsi, minimal berjarak 75 meter dari sekolah dan tempat ibadah. “Juga tidak boleh ada billboard melintang, masuk jalan dan menutupi he-ritage. Selain itu juga tidak boleh di taman,” jelasnya.Dalam raperda juga diusulkan untuk penambahan fasilitas yang memadai bagi petugas penegak perda. Ia mengaku tidak ingin jika terjadi pelanggaran perda, tidak bisa ditindak karena bera-lasan tidak memiliki alat.”Peng-awasan perda juga jangan sam-pai ada pelanggaran dan tole-ransi yang menabrak Perda.” Sementara untuk reklame yang tergolong baru seperti meng-gunakan instalasi seni seperti ide P3I DIJ, menurut Suwarto, belum ada aturan hukumnya. Untuk branding gedung atau kendara-an, diakui masih banyak yang belum menghiraukan. “Banyak yang tidak menghiraukan karena kadang hanya melintas dan tidak setiap saat,” terangnya.
Hal sama juga diungkapkan Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Tugiyarto. Menurut-nya, dalam PerdaReklamebia-sanya hanya dikenal tentangre-klame cahaya, papan, billboard danreklameberjalan. Sedangkan untukrekla-medengan instalasi seni, belum ada aturannya. Menurutnya, untuk perhitungan pajak harus jelas parameternya. Seperti uku-ranreklamedan dimensinya. “Instalasi seni itu harus jelas masuk kategori yang mana,” te-rangnya.
Tugiyarto menambahkan, saat ini DPDPK Kota Jogja juga sedang melakukan perhitungan jumlah reklame besar atau yang beru-kuran 4×6 meter ke atas. Dari perhitunagn sementara, terdapat 36 reklame besar yang berdiri di atas tanah negara, plus 17 videotron. Menurut dia, papan reklame tersebut baru akan dihitung pa-jaknya jika ada naskah reklame-nya. Jika sedang tidak ada klien yang pasang, maka tidak bisa dipungut pajak. “Itu juga tergan-tung isi iklan, jika iklan sosial atau alat peraga nonkomersil tidak dipungut biaya,” terangnya.
Sementara terkait target pene-rimaan pajak dari reklame, Tu-giyarto menjelaskan hal itu karena ada beberapa perubahan, seperti pembatasan iklan rokok, tidak boleh ada reklame bando atau yang melintang di jalan, serta perubahan jalur jalan, yang membuat kawasan tertentu ku-rang diminati karena berkurang nilai strategisnya. Terkait dengan pembatasan reklame, ia mengaku tidak kha-watir. “Kita tidak gila PAD. Jika memang masyarakat merasakan penataan belum cukup, tidak ada salahnya mendengarkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) juga mengaku tidak kha-watir dengan pembatasan titik reklame di Kota Jogja hingga turunnya pendapatandari pajak iklan. Ia memilih realistis mem-pertahankan kecantikan kota dengan mengorbankan penda-patandaripada memaksakan kondisi kota kian semrawut. “Pendapatanbesar tapi kota tambah semrawut untuk apa? Yang penting kan bagaimana menggali pendapatanyang ber-kualitas,” ujarnya. HS juga setuju dengan pem-batasan iklan luar ruang yang disebutnya bisa digantikan dengan menanam pohon untuk penghijauan kota. Ia pun me-nyarankan perusahaan perikla-nan bisa mencari media lain selain iklan luar ruang. “Beriklan saja di koran dan itu lebih efek-tif,” ujar Haryadi. (pra/laz/ong)