MAGELANG – Tahun lalu, Pemkot Magelang memberikan bantuan sosial (bansos) menjelang akhir tahun anggaran atau bulan November. Namun, tahun ini, karena bakal digelar pilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pembagian bansos dilakukan pada awal tahun anggaran.
Kali ini, ada 153 warga Kota Magelang yang menerima bantuan yang mencapai Rp 298,2 juta tersebut. Bantuan diberikan pada warga yang rawan memiliki resiko sosial.
Secara simbolis, bantuan diserahkan Wali Kota Sigit Widyonindito pada perwakilan penerima di Pendopo Pengabdian, kemarin (25/3). Upacara simbolis disaksikan sejumlah kepala SKPD, lurah, dan camat se-Kota Magelang.
“Merupakan bantuan stimulan untuk usaha. Harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik,” kata wali kota usai menyerahkan bansos.
Ia meneruskan, tidak semua warganya menerima bansos. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat mendapat bantuan tersebut. Pihaknya juga melibatkan beberapa SKPD untuk menyaring dan mensurvei calon penerima bansos.
“Kami libatkan SKPD untuk mensurvei dan menyaring calon penerima. Ini bertujuan prosesnya lebih transparan,” paparnya.
Wali kota berharap, dengan diberikan bantuan stimulan tersebut, bisa membantu meningkatan kesejahteraan warganya. Sigit mengingatkan agar dana bisa digunakan sesuai kebutuhan yang sebelumnya diajukan melalui proposal.
“Dana harus digunakan sesuai proposal yang diajukan. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi untuk keperluan konsumtif yang menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya mengingatkan.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Kota Magelang Larsita menerangkan, mulai tahun ini bantuan yang bersumber APBD disalurkan melalui transfer ke rekening bank penerima. Ini dilakukan dalam rangka upaya menertibkan adminitrasi dan transparansi pengelolaan bantuan sosial.
“Penerima nanti harus menyerahkan laporan penggunaan bansos untuk keperluan SPJ. Prinsipnya, dana harus digunakan sesuai kebutuhan yang mereka ajukan melalui proposal,” tegasnya.
Dalam APBD 2015, Pemkot Magelang memilih defisit anggaran sekitar Rp 68,8 miliar dengan asumsi pendapatan Rp 708,5 miliar dan belanja Rp 777,3 miliar. Memang, akhirnya defisit ditutup dengan pembiayaan daerah.
Rencananya, belanja Rp 777, 3 milair berupa belanja tidak langsung sebanyak Rp 401,7 miliar. Ini terdiri dari belanja pegawai Rp 371,7 miliar, belanja hibah Rp 10,7 milair, belanja bantuan sosial (Bansos) Rp 1,2 milair, belanja bantuan keuangan Rp 560,7 juta, dan belanja tak terduga Rp 7,4 miliar.
Ditambah belanja langsung Rp 375,6 miliar, yang meliputi belanja pegawai Rp 36,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp 194,1 miliar, serta belanja modal Rp 145,3 miliar.
Untuk belanja pembiayaan sebesar Rp 6,5 miliar. Ini terdiri dari penyertaan modal kepada BPD Jateng Rp 1,034 miliar, suntikan pada Bank Magelang Rp 1,5 miliar, dan bagi PDAM sebanyak Rp 4 miliar.
Fraksi Partai Golkar (FPG) sempat mempertanyakan soal penyertaan modal. Termasuk besarnya anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial FPG juga kritisi angka defisit yang sangat besar.
“Apakah penyertaan modal sebesar Rp 6,5 milair lebih sudah mengacu Pasal 71 ayat 7 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Magelang Agus Susatyo.
Agus juga menyinggung soal besarnya hibah, bantuan sosial, dan angka defisit. Ia mempertanyakan, apakah sesuai perundang-undangan.(dem/hes/mga)