KULONPROGO – Tampaknya tak hanya Pemprov DIJ dan Pemkab Kulonprogo yang memberikan perhatian ekstra terhadap percepatan pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong untuk itu. Bahkan Jokowi telah meminta realisasi pembangunan bandara baru yang berlokasi di Desa Glagah, Kecamatan Temon tersebut, dipercepat.
“Saya telah dipanggil bubernur, beliau menuturkan bahwa Presiden Jokowi sudah memberikan dukungan penuh pembangunan bandara. Bahkan agar dipercepat lagi, karena presiden akan memberikan dukungan dana untuk infrastruktur berapa pun yang dibutuhkan,” kata Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kulonprogo, di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulonprogo, kemarin (25/3).
Hasto menjelaskan, pembangunan bandara di Kulonprogo akan membawa manfaat yang berlipat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat DIJ dan sekitarnya. Khusus untuk Kulonprogo, kesejahteraan rakyat dipstikan terdongkrak. “Kesenjangan ekonomi di antara masyarakat di DIJ akan menjadi imbang. Di mana saat ini Kulonprogo masih di bawah Bantul, Sleman dan Kota Jogja,” tandasnya.
Ditambahkan, hadirnya bandara internasional di Temon Kulonprogo akan dilengkapi infrastruktur dan fasilitas umum, sehingga memiliki dampak peningkatan ekonomi yang luar biasa. “Harapannya, masyarakat juga mampu menangkap kesempatan yang terbuka dalam berbagai bentuk usaha, terlebih saat bandara sudah beroperasi,” imbuh Hasto.
Terpisah, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo mengatakan, untuk kepentingan mempercepat pembangunan bandara ini, Tim Kajian Keberatan akan turun ke lokasi bandara untuk menemui warga di sana.
Tim Keberatan yang akan hadir, antara lain Sekda DIJ, Bupati Kulonprogo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIJ, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ, Kepala Kanwil Hukum HAM DIJ, dan Akademisi.
“Tim akan melakukan klarifikasi alasan keberatan warga terkait rencana pembangunan bandara. Hasil klarifikasi itu akan dijadikan bahan untuk menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Gubenur DIJ, sekaligus sebagai dasar diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara baru,” katanya.
Secara teknis, Tim Kajian Keberatan (nantinya) akan mempresentasikan hasil rekap alasan keberatan warga, dan dilanjutkan dengan klarifikasi dalam bentuk dialog terbuka. “Ini untuk mendalami alasan warga suapaya tidak muncul salah persepsi dan salah rekomendasi,” tandasnya.
Kepala Desa Glagah Agus Parmono menuturkan, sebagian besar warga yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan bandara di Kulonprogo memang berasal dari wilayahnya. Karena itu, dirinya memfasilitasi pertemuan Tim Kajian Keberatan dengan warga. “Pertemuan Tim Kajian Keberatan dengan warga Glagah akan dilaksanakan di tiga tempat, dan disesuaikan dengan nomor urut undangan,” katanya.
Sementara dari hasil perhitungan, ada sekitar 50-an warga Glagah batal terdampak pembangunan bandara, karena lokasi bergeser. “Batas di Dusun Macanan, Bebekan, dan Kretak digeser ke selatan atau Jalan Diponegoro. Itu untuk meminimalkan jumlah warga terdampak,” lanjutnya.
Kondisi serupa, terjadi di tempat wisata yang berada di sisi selatan. Di sana juga tidak kena dampak pembangunan bandara. “Hanya saja, yang sisi utara, termasuk penginapan dan karaoke kena semua. Tapi perlu diingat, itu lahan Pakualaman Ground (PAG),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono menegaskan, pihaknya siap bertemu dengan Tim Kajian Keberatan di Balaidesa Glagah, hari ini (26/3). Dalam kesempatan ini, WTT akan menjelaskan maksud penolakan pembangunan bandara di Kecamatan Temon. “Kami pilih datang di Balai Desa Glagah, dan sekitar 100-an orang ditempatkan di sana,” ujarnya, (24/3).
Seperti direncanakan, tim kajian keberatan akan menemui 330-an warga Kecamatan Temon yang tidak sepakat dengan pembangunan bandara internasional hari ini, Kamis (26/3). Pertemuan dibagi dalam tiga lokasi, yakni Balaidesa Glagah, Palihan, dan Kantor Camat Temon. (tom/jko/mga)