SLEMAN – Maraknya penawaran pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan teknologi internet mendapat sorotan. Salah satunya dari Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof Edy Suandi Hamid PhD, kemarin (25/3).
Menurut Edy, makin terbukanya akses pendidikan harus dimanfaatkan oleh penyelenggara perguruan tinggi untuk melayani mahasiswa yang tak bisa mengikuti pendidikan tatap muka (reguler). “Tapi, proses PJJ tidak boleh mengabaikan mutu,” tegas mantan rektor UII Jogjakarta ini.
PJJ, lanjut Edy, harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan seperti pada penyelenggaraan pendidikan reguler. Edy mengatakan, tak semua perguruan tinggi bisa menyelenggarakan PJJ.
Selain secara formal harus terakreditasi prodi A atau B, perguruan tinggi tersebut harus mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi ilmu komputer atau informatika. Juga memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung,termasuk unit sumber belajar jarak jauh.
“Jadi jangan diartikan PJJ sebagai pendidikan masal yang mengorbankan kualitas. Sama sekali tidak. Capaian pembelajarannya harus sama dengan pembelajaran tatap muka.Begitu juga beban studinya,” ucap ekonom yang juga mantan wartawan itu.
Beda PJJ dengan kuliah tatap muka hanya proses belajar mengajarnya. Diakui Edy, PJJ sangat membantu masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jarak bukan lagi menjadi faktor kendala. Bahkan bisa dijangkau secara internasional. “Tapi, kualitas tetap harus terjaga,” tandasnya.
PJJ tak mengenal batasan usia dan tahun ijazah. Namun, mahasiswa dituntut mandiri dalam pendalaman materi yang dipelajari. PJJ dapat diselenggarakan melalui modus tunggal, ganda, dan modus konsorsium. Modus tunggal apabila diselenggarakan pada semua mata kuliah atau prodi. Ganda dengan kombinasi tatap muka dan PJJ. Sedangkan konsorsium melalui jejaring dengan lingkup satu perguruan tinggi ataupun antarperguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. (yog/ila/mga)