JOGJA – Strategi Panitia Khusus (Pansus) Ran-cangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub untuk mengulur waktu pengesahan, berbuah manis. Tak hanya meng-akhiri polemik pe-luang gubernur laki-la ki atau perem-puan di internal DPRD DIJ. Tapi Gu-ber nur Hamengku Buwono (HB) X su-dah tak masalah.Saat ditemui di Kepatihan kemarin (25/3), HB X menga-ku tak masalah de-ngan pemuatan pa sal 18 ayat 1 huruf M. Pasal itu berbunyi calon Gubernur DIJ ada-lah WNI yang memenuhi syarat, dengan menye-rahkan daftar riwayat hidup, yang meliputi, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, sau dara kandung, anak dan istri.Begitu pun dengan kemungkinan penulisan pasal 3 ayat 1 huruf M. HB X juga tak memper-masalahkan hal tersebut. “Enggak ada masalah. Saya juga tidak pernah bicara suksesi,” tutur HB X, sambil berjalan menuju mobil dinasnya
Lampu hijau HB X ini menjadi pertanda bagi wakil rakyat untuk bisa segera mengesahkan raper-dais tersebut. Juga, menjadi akhir dari polemik yang saat ini ter-jadi, karena permintaannya menghapus kalimat yang meli-puti antara lain riwayat pendi-dikan, pekerjaan, saudara kandung, anak, dan istri. Sebelumnya, HB X beralasan sebagai produk hukum, seha-rusnya tak diskriminasi. Artinya, raperdais tersebut harus mem-buka peluang perempuan untuk menjabat gubernur. Bahkan, untuk mengakhiri polemik di internal keraton, HB X sempat mengeluarkan sabdotomo. Isinya, melarang adik-adiknya untuk berbicara masalah paugeran. Bahkan, karena adanya sab-dotomo ini, banyak menimbul-kan berbagai tafsiran. Salah satunya dari internal Fraksi PDIP DIJ. Wakil Ketua fraksi terbesar di DPRD DIJ ini, RB Dwi Budi-antoro mengusulkan adanya judicial review.
Ia beralasan, uji materi ke Mahkamah Konsti-tusi ini menjadi solusi dari po-lemik saat ini.”Enggak ada (melakukan ju-dicial review), ya sudah gitu aja (sesuai UUK),” katanya.Di internal wakil rakyat, per-debatan suksesi ini juga telah berakhir. Enam fraksi dari tujuh fraksi, yaitu Partai Golkar, PAN, PKS, Fraksi Persatuan Demokrat (gabungan PPP dan Partai De-mokrat), Fraksi Kebangkitan Nasional (gabungan PKB dan Nasdem), dan Gerindra, meng-hendaki agar pasal 3 huruf M sesuai UUK.Karena sudah berakhir manis, Pansus juga sudah melaksanakan finalisasi. Ketua Pansus Slamet menjelaskan, pada 30 Maret 2015 mendatang, pihaknya menga-gendakan finalisasi raperdais tersebut. Kemudian, rapat pari-purna pada 2 April 2015. “Kami juga sudah mengajukan ke pimpinan dewan, agar dilaku-kan paripurna pada 2 April. Kami tinggal menunggu PDIP yang akan difinalisasi pada 30 Ma ret,” tuturnya. (eri/jko/ong)