KULONPROGO – Tim Kajian Keberatan yang dibentuk Gubernur DIJ melakukan pertemuan dengan warga yang tidak sepakat terhadap lokasi rencana pembangunan bandara baru, kemarin (26/3). Pertemuan dilakukan di tiga titik, yakni di Kecamatan Temon, Balai Desa Palihan dan Glagah.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang menjadi anggota tim menyampaikan, pertemuan kali ini merupakan kesempatan baik dan tepat untuk men-dengarkan keberatan warga.
Ada beberapa pertanyaan yang bisa dikomunikasikan secara lang-sung, di antaranya rasa bingung jika ada bandara mereka mau pindah kemana. Juga ketidak-pastian hasil pertanian yang akan mereka dapatkan setelah ada bandara.”Pemerintah ingin menyelesai-kan relokasi dari hati warga. Memang ada aturan, regulasi, dan keterbatasan kemampuan. Tetapi satu hal yang tidak boleh diabaikan bagaimana bapak dan ibu sekalian menjadi lebih baik setelah ada bandara,” ungkap Hasto saat menemui warga di Balai Desa Glagah, kemarin (26/3).
Purwinto, warga Glagah meng-ungkapkan, warga sudah nyaman dengan bertani. Terlebih pertanian rakyat di Glagah sekarang sudah mulai makmur. “Untuk itu warga menolak pembangunan bandara,” ungkapnya.Menanggapi hal itu, Hasto menyampaikan, dengan adanya kekawatiran itu, maka bandara harus dirancang sehingga jauh lebih memakmurkan warga. “Bandara akan memberikan kontribusi kesejahteraan. Itu harus hukumnya, baik kepada masyarakat dan nasional,” ucapnya.Peserta lainnya, Asep, warga Glagah mengaku ketakutan jika tidak dapat pekerjaan. Apalagi warga di sekitar Glagah pendidikan mayoritas hanya SLTA atau SMA. Mendengar adanya rasa ke-khawatiran itu, Hasto meng-ungkapkan saat bandara dibangun justru yang lebih banyak di-butuhkan di lapangan adalah lulusan SLTA dibanding sarjana. “Meskipun hanya lulusan SLTA, gaji tidak boleh dibawa UMR, mendapat seragam, asuransi, cuti, sehingga tidak perlu terlalu khawatir,” terang Hasto.
Sementara itu, Humas Wahana Tri Tunggal (WTT) Agus Subiyanto menyebutkan, sebanyak 288 KK warga WTT mengisi formulir penolakan pada konsultasi public. Namun hanya 210-an KK yang kembali diundang hadir dalam pertemuan dengan tim kajian keberatan.”Kami pengurus mewakili warga WTT, kalau mengundang seluruh warga WTT bisa di lain waktu. Yang penting saat ini, kami mau tahu alasan kenapa ada warga yang tidak diundang padahal mengisi formulir penolakan,” ujarnya.
Ketua WTT Martono me-nambahkan, pertemuan dengan Tim Kajian Keberatan bukan lagi hal penting. “Sudah jelas alasan penolakan kami tertuang dalam formulir saat konsultasi publik,” tandasnya.Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo kembali memaparkan, data yang digunakan untuk mengundang warga berdasarkan data pendataan awal yang sifatnya hanya sementara. “Validasi akan dilakukan saat pembebasan lahan, tahap itu semua data sudah harus fix. Kali ini, tim kajian keberatan tetap menggunakan data dari formulir penolakan yang sudah masuk saat konsultasi publik,” paparnya.
Sebelumnya, Ariyadi telah menjelaskan, pertemuan antara Tim Kajian Keberatan dan warga yang masih keberatan harus dilakukan. Hal itu untuk meng-klarifikasi apa alasan keberatan warga. Hasil klarifikasi ini akan menjadi dasar menyusun rekomendasi ke Gubenur DIJ.”Hasil klarifikasi ini nantinya akan menentukan apakah akan diterbitkan atau tidak Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara baru oleh gubernur,” terangnya. (tom/ila/ong)