JOGJA – Dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan menjadi hotel, perto-koan, perumahan, dan bentuk lain di Jogjakarta, menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lem-baga antirasuah itu menerjunkan tim penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk menelisik dugaan gratifikasi. Mereka juga telah terjun untuk men-cermati sistem dan peraturan yang mengatur izin alih fungsi lahan terse-but. Selama dua hari, sejak Rabu (25/3) hingga kemarin (27/3), tim ini telah mendatangi Pemkab Gunungkidul dan Pemprov DIJ untuk mengetahui detil izin tersebut.”Kami sedang melakukan verifikasi lapangan terkait dengan alih fungsi lahan,” kata Group Head Direktorat Litbang KPK, Luthfi Ganna Sukardi di Kepatihan, kemarin (26/3).
Luthfi menjelaskan, kehadiran me-reka untuk melihat potensi tindak pidana korupsi dalam alih fungsi lahan tersebut. Sebab, di Direktorat Penga-duan Masyarakat mendapatkan lapo-ran dugaan gratifikasi dalam proses alih fungsi tersebut. “Laporannya dari mana? Kami belum bisa men-short, apakah dari Jogja atau Papua,” kilahnya, soal siapa pelapor tersebut.Tim yang berjumlah enam orang ter-sebut, mendatangi kantor pemprov untuk melakukan klarifikasi. Mereka bertemu dengan beberapa pejabat yang berwenang mengenai alih fungsi lahan. Mereka yang ditemui, di antaranya Kepala Dinas Pertanian (DIJ) Sasongko, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ Tri Mulyono, Ke-pala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Hananto Hadi Purnomo, dan pejabat lain.Klarifikasi tersebut, lanjut Luthfi, terkait dengan dugaan gratifikasi ter-hadap pemberian izin alih fungsi lahan.
Soal gratifikasi tersebut, ia tak berani memastikan. Hanya saja, kuat dugaan ada suap atau gratifikasi yang men-galir ke beberapa pejabat berwenang terhadap keluarnya izin tersebut.Soal indikasi korupsi, Luthfi menutur-kan, ada banyak hal yang memengaruhi. Pertama, peraturan dan sistem yang masih memberikan celah. “Yang terakhir, tentu integritas manusianya,” tandasnya.Dari ketiga indikator korupsi ini, Luthfi menegaskan, integritas manu-sia yang masih berpeluang menjadi celah. Sebab, untuk peraturan dan sistem, DIJ lebih bagus daripada dae-rah lain. “Kalau integritas ini, mem-buat KTP saja banyak kok yang masih ngasih,” imbuhnya.
Alih fungsi lahan khususnya men-jadi perhotelan, pusat perbelanjaan, permukiman, dan tempat lain, memang tengah marak di DIJ. Ini terlihat dari pertumbuhan hotel di DIJ, khususnya Kota Jogja dan Kabupaten Sleman yang meningkat pesat. Dari catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ, tahun 2015 ini akan muncul lagi 150-an. “Gra-tifikasinya tergantung dari pengusaha. Kalau pengusaha berani membayar ma-hal untuk menyuap, bisa saja,” tandasnya.Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUP dan ESDM Hananto Hadi Purnomo me-nerangkan, di DIJ telah ada peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tapi, hal tersebut tetap tak bisa mengendalikan alih fungsi lahan. Sebab, wewenang pemberian izin ini berada di kabupaten dan kota.”Mungkin setelah Perdais Tata Ruang sudah disahkan, DIJ bisa mengambil alih wewenang tersebut,” katanya.
Sebelumnya, saat memberikan pim-pinan nonaktif KPK Bambang Widjo-janto saat memberikan sosialisasi ke DPRD DIJ, menegaskan peluang grati-fikasi alih fungsi lahan yang sangat be-sar. KPK juga memberikan perhatian terhadap gratifikasi tersebut. Ini meng-ingat 20 persen tangkapan KPK berawal dari alih fungsi lahan. (eri/jko/ong)