YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA TINDAK TEGAS : Penyitaan sejumlah alat berat dalam operasi di Sungai Krasak dipimpin Direktur Ditreskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Antonius Pujianito kemarin (26/3). Dalam operasi tersebut, empat alat berat berikut 5 truk berukuran jumbo disita.
SLEMAN- Dinas Pekerjaan Umum (PU) DIJ mendeteksi ada 42 perusahaan penambangan tidak dilengkapi izin lengkap. Jumlah itu dari total 48 yang tersebar di seluruh DIJ. “Artinya, hanya enam yang clean and clear,” ungkap Kepala Dinas PU Rani Sjamsinarsi di sela operasi gabungan penambangan liar di Sungai Krasak, Merdikorejo, Tempel kemarin (26/3).
Menurutnya, setiap pengusaha tambang harus mengantongi minimal dua izin pokok dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Izin penambangan harus dimulai dari wilayah izin usaha pertambangan. Wilayah usaha pertambangan ditetapkan oleh menteri ESDM. Selanjutnya diikuti pengajuan izin usaha penambangan.
Kawasan usaha penambangan juga harus disesuaikan dengan peruntukannya. Tak boleh mengganggu kawasan hutan lindung. Untuk memperoleh izin tersebut harus melalui persidangan. Selain itu, kawasan tambang harus mengacu pada aturan tata ruang. “Harus ada pertimbangan matang. Agar izin tak tumpang tindih,” katanya.
Tak hanya itu, pengusaha tambang juga harus taat membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rani mengatakan, pemerintah masih toleransi bagi pengusaha yang berniat baik untuk menjalankan legalitas usaha. Bagi yang mengantongi izin tapi belum bayar pajak, diimbau segera memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, bagi yang telah bayar pajak tapi tak punya izin diminta segera mengursnya.
Terkait penambangan pasir di wilayah Sleman, Rani menegaskan harus ditindak secara hukum. Sebab, para penambang ketangkap tangan melakukan kegiatan ilegal dan tak bayar pajak. Menurut Rani, pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang regulasi perizinan. Tapi tak diindahkan penambang. “Seharusnya diproses sampai pengadilan. Itu ranah pidana,” tegasnya.
Menyusul terbitnya UU No 23/ 2014, yang mengamanatkan izin penambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Rani mulai menginverntarisasi area penambangan liar untuk penegakan regulasi. Sesuai arahan pemerintah pusat, setiap kegiatan penambangan harus dilaporkan. Terlebih, pemerintah telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk supervisi usaha tambang.
Operasi di Sungai Krasak dipimpin Direktur Ditreskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Antonius Pujianito. Dalam operasi tersebut, empat alat berat berikut 5 truk berukuran jumbo disita. Sebagian truk ditahan di Mapolres Sleman, sedangkan bego dibawa ke Mapolda. “Selanjutnya kami periksa sesuai prosedur,” kata seorang petugas. (yog/din/mga)