JOGJA – Kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemprov DIJ, pada Kamis (26/5) lalu, untuk mem-verifikasi peraturan alih fungsi lahan, mendapatkan dukungan dari banyak pihak, tak terke-cuali dari gedung DPRD DIJ. Kalangan dewan, menyambut positif kehadiran KPK. Bahkan, mereka meminta KPK tak ber-henti di prosedur alih fungsi lahan
Juga harus menelusuri aliran dana untuk perizinan hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan tempat perekonomian lain. Terutama mengenai izin studi kelayakan lalu lintas, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan perizinan lain.”Kalau lahan hijau ditabrak, sepertinya tidak berani. Karena, berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” kata anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudiana, kemarin (27/3).
Huda mengungkapkan, yang menjadi kejanggalan adalah keluarnya berbagai izin pem-bangunan. Mulai dari izin men-dirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), studi kelayakan lalu lintas, dan amdal. “Izin-izin tersebut yang sekarang men-jadi kontroversi di masyarakat,” tandasnya.Ia mengambil contoh adanya penolakan warga terhadap se-buah pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman. Tapi, pengem bang tetap membangun dan IMB, serta HO juga bisa kelu-ar. “Kok bisa keluar kalau masya rakat menolak?” katanya heran.
Begitu pun dengan studi ke-layakan lalu lintas. Seperti di ring I kawasan Malioboro yang kini penuh dengan bangunan hotel. Jika melihat studi kelayakan lalu lintas, jelas hal tersebut tak memenuhi syarat. “Bus besar masuk saja dilarang. Parkir yang luas juga tidak ada. Kok studi kelayakan lalu lintas bisa keluar. Hotel bisa berdiri, dan mengantongi semua izin,” sentilnya.
Dari berbagai kejanggalan ter-sebut, lanjut Huda, sebaiknya KPK menggandeng Pusat Pela-poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk sama-sama mencermati berbagai ke-janggalan tersebut. Sebab, tanpa kehadiran kedua lem-baga tersebut, pemodal hitam akan sulit terkontrol.”Siapa yang paling bertanggung jawab? KPK dan PPATK harus bisa mengungkap semua kejang-galan pendirian hotel, apartemen, dan bangunan besar lain di DIJ,” imbuhnya.
Seperti diketahui, selama dua hari, sejak Rabu (25/3) sampai Kamis (27/3), tim dari Direkto-rat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK melakukan veri-fikasi ke DIJ. Mereka telah men-datangi Pemkab Gunungkidul dan Pemprov DIJ untuk menge-tahui detil izin alih fungsi lahan tersebut.Group Head Direktorat Litbang KPK Luthfi Ganna Sukardi men-jelaskan, kehadiran mereka ini untuk melihat potensi tindak pidana korupsi dalam alih fungsi lahan tersebut. Sebab, di Direk-torat Pengaduan Masyarakat, mendapatkan laporan dugaan gratifikasi dalam proses alih fungsi ini. Tim yang berjumlah enam orang tersebut, mendatangi kantor pemprov untuk melakukan kla-rifikasi.
Mereka bertemu dengan beberapa pejabat yang berwenang mengenai alih fungsi lahan ini. Di antaranya, Kepala Dinas Per-tanian (DIJ) Sasongko, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ Tri Mulyo-no, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Peru-mahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Hananto Hadi Purnomo, dan pejabat lain.Klarifikasi tersebut, lanjut Luthfi, terkait dengan dugaan gratifikasi terhadap pemberian izin alih fungsi lahan. Soal gra-tifikasi tersebut, ia tak berani memastikan. Hanya saja, kuat dugaan ada suap atau gratifi-kasi yang mengalir ke beberapa pejabat berwenang terhadap keluarnya izin tersebut.
Soal indikasi korupsi ini, Luthfi menuturkan, ada banyak hal yang memengaruhi. Pertama adalah peraturan dan sistem yang masih memberikan celah. “Yang terakhir integritas manusianya,” tandasnya.Dari ketiga indikator korupsi ini, Luthfi menegaskan, integri-tas manusia yang masih ber-peluang menjadi celah. Sebab, untuk peraturan dan sistem, DIJ lebih bagus daripada daerah lain. “Kalau integritas ini, membuat KTP saja banyakkokyang ma-sihngasih,” imbuhnya. “Gratifikasinya tergantung dari pengusaha. Kalau pengu-saha berani membayar mahal untuk menyuap, bisa saja, ” sam-bungnya. (eri/jko/ong)