JOGJA – Keinginan Kanwil DJP DIJ untuk memenjarakan orang-orang yang me ngem-plang pajak, dan para pelaku pidana perpa-ja kan, bukan gertak sambal. Buktinya, Kan-wil DJP DIJ baru saja menyerahkan berkas pe nyidikan perkara perpajakan berikut tersang kanya kepada Kejaksaan Tinggi DIJ. Hu mas Kanwil DJP DIJ Ayu Norita Wuryan-sari membenarkan, pada Kamis (26/3) pekan lalu, PPNS Kanwil DJP DIJ telah menye rah-kan tersangka Ed dan barang bukti ke Ke jak-saan Tinggi DIJ
Penyerahan tersangka, dilaku-kan setelah memperoleh kepas-tian dari Kejati DIJ melalui surat nomor: B-758/O.4.5/Ft.1/03/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama ter-sangka Ed sudah lengkap (P-21).”Penyidikan terhadap tersang-ka Ed, merupakan upaya penega-kan hukum yang kami lakukan, setelah yang bersangkutan di-berikan kesempatan untuk mem-bayar pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi denda sebesar 150% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun tidak dila-kukan oleh wajib pajak,” katanya, kemarin.
Untuk itu dihimbau kepada wajib pajak yang sedang dilaku-kan pemeriksaan bukti permu-laan, agar segera melunasi pajak yang kurang dibayar, beserta sanksi denda untuk tahun pajak sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar. “Apabila tidak segera dilunasi, terhadap wajib pajak akan dit-ingkatkan ke penyidikan. Dengan diserahkannya “Ed” ke kejaksa-an, proses hukum selanjutnya adalah ranah/domain hukum acara pidana,” jelasnya.
Dijelaskan, tindakan penyidikan yang merupakan penegakan hu-kum (Law Enforcement), dan pembelajaran bagi wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak melakukan pelangga-ran yang tidak dapat ditolerir lagi. Dengan harapan, setelah ini, wa-jib pajak yang lain menjadi taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. “Upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang me-langgar ketentuan perpajakan, akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan
dan memberikan keadilan ter-hadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban per-pajakan dengan baik dan benar,” tandasnya.
Kasi Penkum Kejati DIJ Zul-kardiman membenarkan penyera-han berkas berikut tersangka atas kasus perpajakan ini. Ada pun, perkara yang dilimpahkan penyidik (PPNS) Kanwil DJP DIJ, adalah tersangka berinisial Ed. Dia merupakan pemilik peru-sahaan bidang pengadaan barang dan jasa peralatan suku cadang untuk Kereta Api Indonesia.”Pelimpahan tahap dua perka-ra perpajakan oleh Kanwil DJP DIJ dilakukan Kamis (26/3) lalu,” kata Zulkardiman via telepon, kemarin.Sebelumnya, tim jaksa pene-liti menyatakan berkas perkara ini telah lengkap pada 17 Maret 2015 melalui surat Nomor: B-758/O.4.5/Ft.1/03/2015.
Perka-ra tersebut bermula ketika ter-sangka Ed pada 2008, 2009, dan 2010 melaporkan SPT masa PPN yang tidak benar. Sebagai pen-gusaha, ia telah memungut PPN dari mitra kerjanya, tapi tidak disetor ke kas negara. Atas perbuatant tersebut, Ed dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP yaitu menyampaikan surat pem-beritahuan dan/atau keterang-an yang isinya tidak benar dan/atau lengkap, dan tidak menyetor-kan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang mengaki-batkan kerugian pada pendapa-tan negara sebesar Rp 93 juta. “Atas perbuatannya, tersangka Ed terancam kurungan penjara minimal enam bulan dan paling lama enam tahun, dan denda minimal dua kali dari jumlah pa-jak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” jelas Zulkardiman. (pra/mar/jko/ong)