JOGJA – Meski Fraksi PDI Perjuangan DIJ sampai saat ini belum bersikap terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub, bukan berarti Pa-nitia Khusus (Pansus) kembali menunda agenda finalisasi raperdais. Pansus memastikan, hari ini (30/3), adalah hari finalisasi raperdais.
Ketua Pansus Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub Slamet memastikan, agenda tak berubah. Pansus mengagendakan hari ini ada-lah finalisasi. Yaitu, penyerahan sikap dari masing-masing fraksi. “Tidak berubah, apa pun hasilnya (sikap dari fraksi), kami serahkan ke pimpinan (pimpinan dewan),” ujar Slamet.Ia mengungkapkan, soal mekanisme peng-ambilan keputusan, nantinya akan menjadi ranah pimpinan dewan (Pimwan). Apakah akan menggunakan musyawarah mufakat, atau voting. “Kami tidak dalam domain itu (mengambil keputusan). Tugas vonis, selesai besok (hari ini),” tandas Slamet.
Selama ini, PDIP memang yang paling lam-ban menentukan keputusan. Ini karena di fraksi pemenang ini lah yang paling dinamis. Fraksi PDIP memiliki empat opsi pilihan. Per-tama seperti fraksi lain menuliskan pasal 3 ayat 1 huruf M yang berbunyi calon gubernur wajib menyerahkan daftar riwayat hidup an-tara lain, pendidikan, pekerjaan, anak, istri, dan saudara kandung. Itu bermakna, gubernur DIJ adalah laki-laki. ‎Opsi kedua memangkas penjelasan hanya sam-pai daftar riwayat hidup. Kemudian, menambah garis miring suami di belakang kata istri.”Atau mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UUK,” kata anggota Fraksi PDIP Sudarto.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Kulonprogo ini memastikan, pihaknya kini masih men-sinkronkan dengan Maklumat Jogjakarta. Yaitu, MoU bergabungnya DIJ dengan NKRI yang ditandatangani Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Presiden Sukarno. “Kami akan betul-betul cermati,” terang Sudarto.(eri/jko/ong)