MAGELANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang menilai pemerintah dirugikan dari sektor penerimaan pajak retribusi dan telekomunikasi akibat pembiaran menara tak berizin.
Jika legal, pendapatan dari sektor tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Ini dietgaskan Ketua Apindo Kota Magelang Eddy Sutrisno kemarin (30/3).
Mantan Anggota Komisi C DPRD ini meneruskan, sikap Pemkot yang apatis menyikapi tower bodong sebagai kerugian besar.
“Kalau legal, konstribusinya cukup banyak untuk menyumpang penapatan asli daerah (PAD). Tapi, mereka tidak mengajukan izin, otomatis mereka juga tidak membayar kontribusi,” kritik Eddy.
Pemilik RS Lestari Raharja ini mengungkapkan, kerugian yang diderita Pemkot Magelang dan masyarakatnya semakin diperparah. Karena pembangunan tower ilegal tidak didasari kajian konstruksi dan ketahanan terhadap bencana.
Selain itu, lanjut Eddy, dampak lainnya adalah menimbulkan persepsi negatif tentang perizinan di Kota Magelang.
“Terlalu banyak toleransi itu akan membuat pengusaha menyepelekan perizinan. Itu yang dikhawatirkan nanti memicu langkah pengusaha mengesampingkan izin dan perda. Jumlahnya diperkirakan lebih banyak lagi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal alpanya kontribusi perusahaan provider terhadap masyarakat. Kalau ada, jumlahnya masih sangat kecil. Padahal, pendapatan perusahaan itu jumlahnya besar dari masyarakat yang membeli pulsa.
“Miliaran dari warga Kota Magelang yang setiap harinya membeli pulsa. Tapi kontribusi atau pengembalian terhadap mereka tidak ada sama sekali. Kalau rokok ada biaya cukai, kenapa pulsa tidak. Padahal pulsa itu besar sekali,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan BP2T Kota Magelang, ada dua titik menara tower yang belum mengantongi izin sampai saat ini. Antara lain, menara di atas bangunan Matahari, dan tower Protelindo di atas Gedung Superindo di Jalan Gatot Subroto.
Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang Adi Chandra Pamungkas berencana melakukan koordinasi dengan instansi Satpol PP, DKPT, dan BP2T guna menentukan sikap terkait indikasi dua titik menara seluler tanpa izin. Ia juga berharap adanya tindakan tegas, karena persoalan ini menyangkut perkara pidana. Jadi, bukan lagi bersifat administrasi.
“Tindakan tegas bisa jadi jurus agar pelanggaran serupa tidak terjadi di kemudian hari. Secara prinsip ketentuan dalam perda juga harus ditegakkan sepenuhnya. Tidak ada toleransi, agar memberi efek jera bagi pengusaha yang nakal,” katanya.
Tak hanya itu, sebagian warga yang tinggal dekat dengan lokasi pendirian tower bodong dibuat cemas. Karena, belakangan ini di Kota Magelang acapkali dilanda cuaca ekstrem.
Masyarakat juga cukup jeli, karena tidak adanya izin. Di sampung itu, pengecekan konstruksi tower tidak pernah dilakukan pemerintah, sehingga rentan beresiko abila ada bencana.
“Kami mohon ada pengecekan bangunan di atas gedung itu. Soalnya, terus terang kami takut kalau ada angin besar lagi seperti Februari lalu,” kata Ketua RT 2/RW 5 Kampung Losmenan Kelurahan Panjang, Magelang Tengah, Robertus Prayoga belum lama ini.(dem/hes/mga)