JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan landasan keistimewaan DIJ yaitu Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2012 tidak diskriminatif. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub.
“Undang-Undang Keistimewaan tidak diskriminasi. DPRD tidak diskriminasi,” tandas HB X usai menghadiri rapat paripurna (Rapur) Pengesahan Perdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub di gedung DPRD DIJ, kemarin (31/3).
Ia mengatakan, di UUK maupun Perdais tetap memberikan peluang kepada perempuan untuk menjadi Gubernur dan Wagub DIJ. “Berarti tidak menutup peluang perempuan menjabat gubernur,” katanya.
Saat memberikan sambutan, ia menuturkan, mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wagub tetap demokratis. Rakyat di DIJ tetap terlibat dalam penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertakhta menjadi gubernur dan wagub. “Peran rakyat ada saat pengangkatan oleh DPRD selama lima tahun sekali,” jelas HB X.
Dosen Fakultas Hukum UII Zairin Harahap menjelaskan, saat forum rapat Panitia Khusus (Pansus) 2 Maret silam, pasal 18 ayat 1 huruf M yang berbunyi menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain pekerjaan, pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak.
“Kalimat belakang yang menuliskan kata antara lain mengandung pengertian open legal policy. Artinya bisa ditambahkan,” katanya.
Ini yang menjadi pertimbangan Fraksi PDIP DPRD DIJ terhadap polemik di pasal tersebut. Ketua Faksi PDIP Eko Suwanto mengatakan, kata antara lain frasa terbuka. Inilah yang kemudian membuat fraksinya tak sepakat jika Perdais ini berarti menutup perempuan menjabat gubernur. “Frasa terbuka, berarti bisa ditambahkan. Asal tidak dikurangi,” sambungnya.
Dalam pengisian daftar riwayat hidup tersebut, lanjut Eko, sama seperti dirinya dalam mengisi formulir calon anggota DPRD DIJ. Karena dirinya belum memiliki anak, form untuk anak tidak ia isi. “Lha mau diisi apa, kalau belum memiliki momongan,” tuturnya serasa bertanya.
Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menambahkan, dengan penandatangan kesepakatan DPRD dengan Gubernur DIJ, menjadi penanda berakhirnya polemik. Ini juga menjadi catatan sejarah dalam pembahasan Perdais yang akhirnya berakhir dengan kesepakatan. “Baik di dewan maupun dengan eksekutif. Semuanya sudah sepakat dengan perdais,” tambah politikus dari PAN ini.
Legislator dari Kotagede ini menegaskan, dengan kesepakatan ini, pembahasan tiga urusan keistimewaan untuk menjadi perdais yaitu, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan akan berhenti terlebih dahulu. Ini mengingat energi dewan terkuras untuk membahas perdais ini. “Ibaratnya tukang macul, setelah macul itu kalau tidak minum, ya leyeh-leyeh,” imbuhnya. (eri/laz/ong)