GUNAWAN/RADAR JOGJA
SEMPAT DIKELUHKAN: Rombongan tril melintas di wilayah Nglanggeran, Patuk, belum lama ini. Oleh Dishutbun DIJ ditetapkan kawasan hutan tertutup untuk kegiatan off-road dan motor cross.
GUNUNGKIDUL – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIJ bersikap tegas terhadap aktivitas penggunaan jalan hutan untuk jalur adventure. Melalui surat resmi, ditegaskan kawasan hutan tertutup untuk kegiatan off-road dan motor cross di wilayah Gunungkidul.Surat resmi dari Dishutbun Provinsi DIJ bernomor 525/02064 tertanggal 22 Maret 2015. Disebutkan bahwa jalur adventure kawasan hutan produksi yang berada di Desa Gelaran Karangmojo (petak 21 dan 22) dan kawasan Bunder Playen (petak 40) ditutup untuk kegiatan off-road dan motor cross.
Keputusan ini berdasarkan evaluasi dari aspek kebijakan, teknis, dan sosial. Ketiga hal itu menjadi pertimbangan dishutbun untuk menyikapi penggunaan jalan hutan untuk jalur adventure.Hasil evaluasi tersebut dinyatakan, berdasarkan UU No 18/2013 yang disahkan pada 6 Agustus 2013 pasal 25 disebutkan setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. Ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun, denda paling sedikit Rp 200 juta.
Lalu dari aspek teknis, penggunaan jalan off-road tidak sesuai dengan jalan yang telah disepakati. Dengan masuknya off-road dan motor cross di kawasan hutan menyebabkan kerusakan jalan produksi.Kemudian aspek sosial, atas laporan masyarakat aktivitas off-road dan motor cross yang masuk hutan melalui jalan pedesaan dapat merusak jalan desa atau pedukuhan yang dibangun atas swadaya masyarakat. Disamping itu, juga terganggu-nya kenyamanan masyarakat.”Berdasarkan amanah UU no 18/203 dan hasil evaluasi tersebut dinyatakan bahwa kawasan kawasan hutan tertutup untuk kegiatan off-road dan motor cross di wilayah Gunungkidul,” ujar Kepala Dishutbun DIJ Sutarto ketika dikonformasi, kemarin (1/4).
Maka, berdasarkan evaluasi, pihaknya mengeluarkan surat pemberitahuan dengan tembusan. Yakni kepada Kapolres Gunung-kidul, Camat Karangmojo, Camat Playen, Ketua IMI DIJ, dan Kepala Balai KPH untuk menindaklanjuti kebijakan itu.”Kami tekankan kepada pemerintah setempat khususnya di Karangmojo dan Playen untuk dapat mempublikasikan kepada masyarakat terkait penutupan kawasan hutan untuk kegiatan adventure,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Gunungkidul Tril Adventure Community Muhamad Nur Azis ketika dikonfirmasi terkait permasalahan ini belum bisa memberikan keterangan. Telepon genggam miliknya ketika dihubungi tidak ada tanggapan. Namun begitu, salah seorang anggota Gunungkidul Tril Adventure Community mempertanyakan alasan larangan aktivitas off-road. Menurut dia, jika alasan rusak, maka kerusakan yang dimaksud seperti apa.”Lalu jika berkenaan dengan jalan rusak, kami anggota ada iuran untuk masyarakat dan salah seorang penjaga kehutanan. Nomi-nalnya antara Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu,” ucap salah seorang anggota yang meminta namanya tak disebut. (gun/ila/rg)