JOGJA – Kepala Kejaksaaan Ting-gi (Kajati DIJ) I Gede Sudiatmaja memberi sinyal turut menelisik izin alih fungsi hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan pusat ekonomi lain. Ia pun tak menam-pik masih menanti koordinasi dengan Tim Verifikasi dari Ko-misi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih dulu turun. “Ya, kami masih menunggu ko-ordinasi,” ujar Sudiatmaja, saat ditemui di Kepatihan usai bertemu dengan Gubernur DIJ, kemarin (1/4). Ia menegaskan, sampai saat ini KPK memang belum berkoordi-nasi dengan pihaknya. Meski lem-baga antirasuah itu telah menu-runkan tim khusus untuk meneli-sik dugaan adanya gratifikasi dalam pemberian ratusan izin hotel dan apartemen di DIJ. “Belum ada ko-ordinasi. Secepatnya (kami lakukan koordinasi, Red),” jelasnya.
Hanya saja soal mengenai proses hukum izin alih fungsi lahan ini, mantan Kajati Maluku tersebut enggan untuk membeberkan lebih detail. Sambil tergesa-gesa, Sudi-atmaja hanya memastikan kalau memang ada dugaan gratifikasi pihaknya tak akan tinggal diam. Dugaan suap terhadap pejabat yang berwenang terhadap izin alih fungsi lahan di DIJ baik Sleman, Kota Jogja, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo mengemuka di publik. Ini setelah KPK menurun-kan tim verifikasi untuk menye-riu si laporan yang masuk. Goup Head Direktorat Litbang KPK Luthfi Ganna Sukardi 26 Ma-ret lalu mengumpulkan pejabat di Pemprov DIJ terkait izin alih fung-si lahan. Kehadiran mereka untuk melihat potensi tindak pidana ko-rupsi dalam alih fungsi lahan. Se-bab, di Direktorat Pengaduan Masyarakat mendapatkan laporan dugaan gratifikasi dalam proses alih fungsi ini.
Tim yang berjumlah enam orang, mendatangi kantor pemprov untuk melakukan klarifikasi. Mereka ber-temu dengan beberapa pejabat yang berwenang mengenai alih fungsi lahan ini. Di antaranya, Kepala Dinas Pertanian (DIJ) Sasongko, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Pro-vinsi (Setprov) DIJ Tri Mulyono, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, En-ergi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Hananto Hadi Purn-omo, dan pejabat lain.Klarifikasi itu, lanjut Luthfi, ter-kait dugaan gratifikasi terhadap pemberian izin alih fungsi lahan. Soal gratifikasi tersebut, ia tak be-rani memastikan. Hanya saja, kuat dugaan ada suap atau grati-fikasi yang mengalir ke beberapa pejabat berwenang terhadap keluar-nya izin ini.Soal indikasi korupsi ini, Luthfi menuturkan, ada banyak hal yang memengaruhi. Pertama, peraturan dan sistem yang masih memberi-kan celah. “Yang terakhir integritas manusianya,” tandasnya.
Dari ketiga indikator korupsi ini, Luthfi menegaskan, integritas ma-nusia yang masih berpeluang men-jadi celah. Sebab, untuk peraturan dan sistem, DIJ lebih bagus daripada daerah lain. “Kalau integritas ini, membuat KTP saja banyakkokyang masihngasih,” imbuhnya.Kehadiran KPK ini seakan menja-wab keluhan dari masyarakat. Yang terbaru adalah Warga RW 05 RT 49, Muja Muju, Kota Jogja. Mere ka menolak pembangunan apartemen yang rencananya berlantai sembi-lan di lingkungannya.Warga kha-watir, keberadaan apartemen itu berdampak pada kondisi sumur warga.
Charles, warga Balerejo, Muja Muju RT 49 RW 05 yang menga-dukan pembangunan apartemen itu ke Forum Pemantau Indepen-den (Forpi) Kota Jogja. Menurutnya, sebagian warga ada yang menye-tu jui dan menolak rencana pem-bangunan apartemen itu.”Dari informasi yang kami dapat, sosialisasi tentang rencana pendi-rian apartemen di Balerejo, Muja Muju itu sudah dilakukan sekali,” kata Winarta kemarin (31/3).Dari empat kabupaten dan kota di DIJ, hanya Kota Jogja yang me-mang telah memiliki aturan menge-nai keberadaan rumah susun atau apartemen. Wali Kota Haryadi Suyu-ti telah menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur hal tersebut. (eri/laz/ong)