HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
MENINGKAT: Drs H Abdul Madjid, Kasi Bimas Islam Kan tor Kemenag Kulonprogo saat menjelaskan tentang angka pernikahan di kabupaten ini.

Warga Menoreh Lebih Cepat Menikah

Secara teori, keharmonisan rumah tangga cukup ditentukan tingkat kedewasaan pasangan. Kedewasaan seseorang tidak mutak ditentukan oleh faktor usia. Sementara mengikuti perkembangan zaman, pernikahan dini jatuhnya akan menjadi lebih baik, karena harus berhadapan dengan pergaulan bebas atau seks bebas. Kok bisa begitu?
HENDRI UTOMO, Kulonprogo
TOTAL pernikahan di Kabupaten Kulonprogo 2012 mencapai 3.012 pernikahan. Dari jumlah itu, mereka yang menikah masih di bawah umur atau pernikahan dini mencapai 32 orang
Tren pernikahan dini itu terus meningkat di tahun berikutnya, yakni dari 3.286 pernikahan, yang di bawah umur mencapai 52 orang. “Saat teknologi informasi se-makin canggih, situs-situs de-wasa bisa diakses oleh anak yang belum cukup umur. Dampaknya cukup luar biasa. Pergaulan be-bas atau seks bebas menjadi hal yang tidak lagi tabu. Dari sisi agama dan kesehatan, feno-mena itu tentu sangat memba-hayakan dan memprihatinkan,” ujar Drs H Abdul Madjid, Kasi Bimas Islam Kantor Kemente-rian Agama Kabupaten Kulon-progo, kemarin (3/4).
Madjid mengungkapkan, di Kulonprogo tren pernikahan dini akibat “kecelakaan” atau hamil duluan, sempat meledak di tahun 2006. Sempat tercatat pernikahan akibat hubungan di luar nikah mencapai 10 persen dari total pernikahan wajar. Data itu diperoleh karena setiap KUA memiliki data cek keseha-tan setiap pasangan yang akan menikah.”Tes kesehatan itu sebetulnya untuk memastikan kesehatan calon ibu dan calon anak, namun juga bisa mengetahui seseorang positif hamil atau tidak. Sehing-ga kalau saya ditanya tentang fenomena pernikahan dini, saya tegas jawab itu lebih baik. Ten-tu jika dibandingkan fenomena pergaulan bebas atau berhu-bungan suami istri di luar nikah,” ungkapnya.
Menurut Madjid, melihat per-gaulan remaja yang semakin bebas, pernikahan dini men-jadi hal yang tidak terlalu prin-sip lagi. Tentunya dengan syarat, kedua belah pihak (keluarga) sepakat, maka itu lebih baik da-ripada ditunda menikah tapi nekat berhubungan badan di luar nikah.Pada prinsipnya, pernikahan itu diatur supaya sebuah perni-kahan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki kedua pa-sangan. “Jadi seandainya harus terjadi pernikahan dini semen-tara kedua belah pihak sepakat, langsungkan saja. Maka ada yang mengatakan jika sudah memi-liki niat baik, segera laksanakan,” ujarnya.
Madjid menambahkan, saat aturan pernikahan itu hanya terbaca sebagai upaya untuk mengendalikan usia penikahan, pertanyaan yang sering muncul yo nek payu (ya kalau laku, Red). Kalau tidak kemudian menjadi perawan atau perjaka tua, itu malah menjadi beban hidup dan lebih tinggi risikonya.”Misal perempuan baru ke-temu jodohnya di usia 40 tahun, mau punya anak bingung kan kasihan,” katanya.
Diungkapkan, di Kabupaten Kulonprogo tren pernikahan dini cukup fluktua-tif selama tiga tahun terakhir. Sebuah fakta juga menyebutkan, pernikahan dini banyak terjadi saat musim liburan, baik libur nasional atau libur Lebaran, dan didominasi warga di daerah utara atau sekitar bukit Menoreh.”Apakah itu dipengaruhi oleh geografi atau apa, kami tidak tahu pasti. Namun jika diban-dingkan daerah rendah di ba-gian selatan, warga di pegun-ungan lebih cepat menikahnya,” ungkapnya.
Dijelaskan Madjid, penikahan dini itu terjadi jika disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni ketika wanita menikah di bawah usia 16 tahun. Sementara untuk laki-laki di bawah usia 19 tahun.Fakta juga menyatakan, per-nikahan dini memang cukup identik dengan belum siapnya mental mempelai. Terlebih me-reka yang terpaksa menikah dini karena yang perempuan sudah terlanjur hamil.
Saat disinggung berapa besar risiko nikah dini dengan kasus perceriaan, Madjid mengatakan, tidak serta merta pernikahan dini itu berujung perceraian. Ini karena kedewasaan seseorang tidak ditentukan faktor usia. Ada pemicu perceraian lebih banyak terungkap, seperti faktor ekonomi, hubungan jarak jauh, misal suami atau istri bekerja di luar kota atau luar negeri, itu justri paling sering memicu. “Kalau saya boleh menyebut, pernikahan dini itu hanya beri-siko, karena secara mental me-mang kadang belum kuat, ter-masuk kemudian memiliki anak,” katanya.
Maka tidak ada korelasi se-cara langsung, terlebih kehar-monisan rumah tangga, terma-suk membutuhkan keterlibatan orang lain yang peduli terhadap status perkawinan kedua anaknya yang sudah melepas masa lajang.”Orang yang berpendidikan cukup pun tidak menjadi jami-nan status perkawinannya men-jadi langgeng sampai akhir hayat. Orang cukup secara eko-nomi atau finansial juga tidak ada jaminan. Karena pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua pribadi, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang mau tidak mau akan ikut cawe-cawe. Karena setiap manusia memi-liki kecenderungan khilaf atau keliru, termasuk dalam hal be-rumah-tangga,” bebernya.
Oleh karena itu, pendamping-an sangat dibutuhkan, termasuk saat rumah tangga mengalami masalah harus ada yang bisa memberi nasihat. Ini karena secara psikologis orang tua yang peduli juga sangat mempenga-ruhi keharmonisan rumah tangga anaknya.Bahkan Kementerian Agama memiliki program penasihatan pra nikah. Yakni setiap pasangan yang akan memasuki jenjang rumah tangga, perlu diberi bekal karena banyak juga orang yang mau menkiah tidak tahu tujuan-nya untuk apa.Dalam UU Pernikahan, tujuan berumah tangga untuk mem-bentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Bahagia dari segi mental, sejahtera dalam segi lahir (kecukupan pangan, sandang dan papan), dan kekal atau tidak hanya sesaat tapi se-lamanya sampai akhir hayat.”Oleh karena itu dalam undang-undang tidak mengakomodasi ada nikah yang berjangka wak-tu (kawin kontrak, Red) karena kekal itu tidak tercapai,” beber-nya.
Sosialiasi terbukti berdampak positif. Setidaknya jumlah per-nikahan di tahun 2014 ada 3.081 dan mereka yang memutuskan menikah dengan umur yang belum cukup, turun jika diban-ding tahun sebelumnya, yakni hanya 35 orang. Pada bagian lain, Madjid me-nyatakan, sesuai Peraturan Pe-merintah (PP) No 48 Tahun 2014, setiap pelayanan adminsitrasi di kantor secara umum tidak dipungut biaya. Sebelumnya, pencatatan nikah baik di kantor atau di rumah ada biaya Rp 30 ribu. “Tapi sekarang kalau di kantor nol rupiah. Hanya saja kalau di luar kantor atau di rumah, ada biayanya yakni Rp 600 ribu. Tek-nis pembayarannya pun langs-ung disetor ke bank. Jadi Rp 600 ribu itu semua masuk kas ne-gara,” tandasnya. (*/laz/ong)