GUNAWAN/RADAR JOGJA
PEMBEKALAN – Anggota Bawaslu RI, Nasrullah (empat dari kiri) memberi materi dalam pendidikan pengawasan pemilukada 2015 dengan metode investigasi di Pemkab Gunungkidul kemarin (5/4)
GUNUNGKIDUL – Mei mendatang tahapan pemilukada akan dimulai. Sejumlah sanksi berkaitan dengan pelanggaran pemilukada sudah disiapkan oleh Bawaslu RI. Poin pentingnya adalah, bukan lagi memidanakan, namun para pelanggar siap-siap dijatuhi sanksi sosial.
Hal tersebut disampikan anggota Bawaslu RI Nasrullah saat memberi materi dalam pendidikan pengawasan pemilukada 2015 dengan metode investigasi di Pemkab Gunungkidul kemarin (5/4). “Jika terbukti menerima imbalan, pasangan calon (paslon) akan didiskualifikasi. Sementara parpol penerima imbalan dilarang mengikuti proses pilkada berikutnya,” kata Nasrullah.
Dia menjelaskan, deal politik antara pasangan calon dengan partai pengusung kemungkinan besar terjadi. Oleh karena itu sudah disiapkan Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan Undang-Undang No 1/2015 tentang Pilkada. Di situ diatur, partai politik dilarang menerima imbalan atas konsekuensi politik mengusung salah satu pasangan. “Penetapan sanksi harus melalui keputusan dari pengadilan. Apabila terbukti bersalah, sanksi tersebut bisa langsung diberikan,” terangnya.
Namun diakui, meskipun telah ada aturan dan sanksi tegas, praktik kotor tersebut masih bisa dilakukan mlalui perantara calo. Imbalan itu tidak lansung diberikan ke partai, melainkan lewat peran pihak ketiga.”Jadi, fungsi pengawasan dari panwaslu baik itu di kabupaten dan provinsi benar-benar dijalankan. Kalau perlu seluruh pegawai yang ada diterjunkan,” tegasnya.
Namun perlu diketahui, lanjut Nasrullah, pilkada yang baik tidak hanya menjadi tugas dari panwaslu atau bawaslu. Sebab, instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga memegang peranan penting, terutama dalam menindak segala pelanggaran.
“Ya kalau ada kecacatan dalam pelaksnaaan, dosa itu bukan hanya dilimpahkan ke kami (bawaslu), sebab dosa itu merupakan kesalahan bersama. Jadi, untuk menghindari itu seluruh instansi terkait benar-benar menjalankan tugas dan funsinya dengan maksimal,” ucapnya.
Dia tidak menampik fungsi dari pengawasan belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi, terutama pada saat pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang masuk. Sentra Gakkumdu selaku pemilik wewenang belum bekerja dengan baik. “Untuk itu kami berharap, bawaslu ini diberi kewenangan seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” katanya.
Anggota Panwaslu Gunungkidul Buchori Ikhsan mengatakan, sentra gakumdu selama ini belum bisa menyerat pelanggar pemilu. Meski sudah ada kasus, namun diakhir tidak ada yang bisa sampai diproses ke pengadilan. “Kami sering berbeda pandangan terkait ada tidaknya pelanggaran pemilu. Sudah kita sodorkan, kepada dua institusi lain (kepolisian, kejaksaan) namun ternyata di antaranya menyatakan tidak cukup bukti,” ucapnya. (gun/din/Nr)