GUNAWAN/RADAR JOGJA
KROSCEK – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto (jas hitam) tengah melihat daftar pengunjung rumah aspirasi di Desa Wiladek, Kecamatan Karangmojo kemarin (5/4)
GUNUNGKIDUL – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto angkat bicara terkait pernyataan salah satu kader PDIP Efendi Simbolon MS yang mendesak DPR mengeluarkan hak angket kepada Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM.
“Itu (pernyataan Efendi Sibolon) merupakan pernyataan perorangan, bukan partai,” kata politisi senior parol berlogo moncong putih di sela peresmian rumah aspirasi di Desa Wiladek, Kecamatan Karangmojo kemarin (5/4).
Sidarto menjelaskan, sikap partai besutan Megawati sudah bulat. Tetap tidak berubah yakni mendukung kebijakan pemerintah. Sebab, parpol pemenang pemilu legislatif tersebut bukan oposisi. “Jadi harus mendukung kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Konkretnya, kata dia, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah adalah dengan mendirikan rumah aspirasi disetiap daerah. Tujuannya, menyerap aspirasi masyarakat kemudian diteruskan ke pemerintah. “Upaya kami (mendukung pemerintah) menjaring aspirasi dari bawah, salah satunya dengan rumah aspirasi ini. Ini untuk menampung suara rakyat bawah, melalui rumah aspirasi,” ucapnya.
Menurutnya, pendirian rumah aspirasi khususnya Gunungkidul sangat berbeda, dan harus mendapat apresiasi mendalam. Seperti diketahui, wilayah Jogjakarta ujung Timur ini sudah dibangun 18 rumah aspirasi atau 1 rumah di setiap kecamatan. Menurut Sidarta, hal ini pendirian rumah aspirasi secara seremtak di kota Gaplek baru pertama kali di Indonesia. “Untuk serentak baru pertama kali ini, kalau yang dibangun sudah ada di tempat lain,” ujarnya.
Ya, PDIP terus berusaha menggaet hati masyarakat. Kali ini setiap kecamatan di Gunungkidul dibangun rumah aspirasi sebagai sarana menampung keluhan dan persoalan di tengah masyarakat. Diharapkan segala keluhan masyarakat bisa disampaikan lewat rumah aspirasi ini.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Effendi MS Simbolon memproklamirkan diri sebagai inisiator penggunaan hak angket ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan mekanisme pasar. Menurutnya, jika usulan angket itu lolos maka para mafia BBM akan terbongkar.
Mantan pimpinan komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi itu menambahkan, banyak hal misterius tentang tata kelola BBM yang bisa diungkap ke publik. Effendi menegaskan, permainan dalam bisnis BBM jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat banyak. (gun/Nr)