JOGJA – Kebijakan Pemkot Jogja melarang kendaraan ber-badan besar atau bus dengan delapan seat ke atas masuk ka-wasan Keraton menuai penolakan dari pelaku pariwisata. Mereka yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai sopir, guide, travel agen, dan pelaku wisata lain, beraudiensi untuk wadul ke DPRD Kota, kemarin (6/4).Kedatangan perwakilan ber-bagai latar belakang pelaku pa-riwisata ini ditemui Wakil Ketua I Komisi B Ali Fahmi dan ang-gota dewan lain. Kepada dewan, mereka me-nyam paikan keluhan larangan yang mematikan gairah pariwi-sata di njeron beteng itu. Bahkan saking geramnya mereka men-desak para wakil rakyat untuk menggunakan hak angket
“Kalau sekarang di Jakarta Ahok dipanggil dewan karena hak angket, bisa saja di Kota Jogja juga menggunakan hak angket,” usul Edy, salah seorang sopir yang mengaku kebijakan terse-but membuat wisatawan tak merasakan kenyamanan.Di hadapan Komisi B DPRD Kota Jogja, Edy menegaskan, mereka mendukung dewan un-tuk menggunakan hak angket tersebut. Sebab, kebijakan pem-kot yang melarang bus masuk dalam beteng ini sangat ber-pengaruh terhadap kunjungan wisatawan.”Saya bawa wisatawan asing. Mereka sangat sensitif, kalau digebrok-gebrok mobilnya, itu kan membuat Jogja berhenti nyaman,” tandasnya.
Senada dengan rekannya, salah seorang guide yang sehari-hari mendampingi wisatawan dari Jepang juga menyuarakan hal serupa. Dengan kebijakan pe-larangan yang sudah berlangs-ung selama tiga bulan terakhir ini, membuat dirinya memilih tak menawarkan kunjungan ke Keraton. “Daripada malah mem-buat wisatawan kapok berkun-jung,” terangnya.Erwin Santoso dari Asosiasi Pariwisata Indonesia (Aspi) Jogja menambahkan, kebijakan pelarangan ini jika tetap mereka paksakan kontra produktif. “Mu-lai dari waktu, sekarang ini bu-tuh lebih tiga jam untuk men-gunjungi Keraton.
Dampaknya jika itu dilakukan, beberapa wi-satawan terlambat terbang,” sesalnya.Demi menjaga kenyamanan wisatawan, pihaknya memilih tidak menyertakan kunjungan ke Keraton dalam paket kun-jungan wisatawan. Kecuali, jika wisatawan meminta untuk men-gunjungi Keraton. “Daripada malah serba sulit. Masuk Kera-ton sekarang harus parkir di Ngabean. Kemudian mengguna-kan Si Thole. Padahal, waktu mereka ini terbatas,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan pelaku pariwisata di Jogjakarta ini, Wa-kil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto mengaku, dewan hanya bisa memperju-angkan. Tuntutan pelaku pari-wisata mendapatkan kepastian, pihaknya tak bisa menjamin. “Kami akan undang terlebih dahulu SKPD (Satuan Kerja Pe-rangkat Daerah) terkait,” terang Rifki.Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jogja ini mengatakan, rapat akan mereka gelar dengan melibatkan komisi lain yaitu komisi A ter-kait dengan peraturan itu dan C yang berwenang mengenai lalu lintas.
“Besok (hari ini, 7/4) pasti akan kami laksanakan ra-pat,” imbuhnya.Asisten Sekretaris Kota (Asse-kot) II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Aman Yuriadjaya mengatakan, dengan keluhan tersebut pihaknya mesti koor-dinasi dengan Pemprov DIJ dan Keraton. Ini karena Pemprov DIJ yang selama ini melakukan pena-taan di Alun-Alun Utara dan Keraton sebagai pemilik lahan.”Tidak bisa kami putuskan se-pihak saja,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah (Bappeda) Kota Jogja ini. (eri/laz/ong)