YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
TEBAR PAKAN : Petani ikan wilayah di Margodadi, Seyegan mulai mengeluhkan kenaikan harga pakan ikan yang semakin tidak terjangkau. Akibatnya, pendapatan mereka juga berkurang drastis.Terjadi Lonjakan Tajam, Keuntungan Petani Turun
SLEMAN- Bidang pertanian ternyata menjadi ladang empuk bagi para spekulan. Bukan hanya pupuk yang bisa “dimainkan”. Para “mafia” juga mulai menyasar pakan ternak.
Kades Margodadi, Seyegan, Subandi Pujoprayitno mengatakan, kenaikan harga pakan ikan mulai dirasakan petani sejak enam bulan lalu. Bahkan, lonjakan drastis terjadi sejak sebulan terakhir. Yakni, dari Rp 188 ribu menjadi Rp 271 ribu per zak isi 30 kilogram. Menurutnya, kondisi itu tidak sebanding dengan harga jugal ikan lele yang relatif stabil. Harganya yakni di kisaran Rp 14 ribu – Rp 15 ribu per kilogram. “Ini permainan pedagang. Kami nggak tahu karena mau nggak mau harus ada,” ungkapnya kemarin (6/4).
Akibat kenaikan harga pakan ini, keuntungan petani ikan menurun. Bahkan sebagian merugi. Menurut Subandi, pendapatan bersih petani turun hingga Rp 300 ribu per seribu ekor lele.
Saat ini, petani mengalami dilema lantaran tidak berani mengganti pakan jenis lain. Termasuk mencampur pakan konsentrat dengan sayuran. Subandi meyakini hanya pakan konsentrat/pellet yang terbaik untuk pertumbuhan ikan. Subandi sendiri setiap hari rata-rata menghabiskan 2,5 zak untuk 8 kolam lelenya.
Masalah lain, petani harus dihadapkan pada pengepul ikan yang “nakal”. Sebab, mereka hadir setiap panen selalu membawa alat timbangan sendiri. Subandi mendapati timbangan selisih sedikitnya 5 kilogram dari berat ikan yang ditimbang. “Rata-rata bakul, ya, seperti itu. Tetapi tidak terlalu menjadi soal kalau itu,” ungkapnya.
Soal lonjakan pakan lele pernah disampaikannya kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwar Jafar beberapa waktu lalu. Marwar membenarkan tentang keluhan Subandi. “Tengkulak dan ‘mafia’ pupuk serta pakan ikan ada dimana-mana,” beber Marwan.
Solusinya, jaringan distribusi pakan atau pupuk harus dipangkas. Yakni, tidak lagi melewati tengkulak atau distributor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan 17 kementerian. (yog/din/Nr)