JOGJA – Tahun 2016 mendatang, Pemkot Jogja bakal mengalami perombakan. Ini dilakukan se-bagai penyesuaian terhadap kelembagaan baru pemerintahan Joko Widodo, dan amanah Un-dang-Undang. Merujuk UU tersebut, PNS atau SDM-nya bakal dirombak se-suai dengan ketepatan ukuran.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Jogja Kris Sarjono Sutejo menuturkan, tahap pertama adalah merom-bak Dinas Ketertiban (Dintib) menjadi Kantor Satpol PP. Kemudian, menggabungkan Kantor Pemberdayaan Ma-syarakat dan Perempuan dengan Kantor KB. Berikutnya, Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah (BPBD).”Ini masih akan kami petakan yang masuk prioritas. Mana yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang menjadi tuntutan amanah UU,” kata Kris, usai rapat koor-dinasi dengan Komisi A DPRD Kota Jogja, kemarin (6/4).
Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengubah Sistem Or-ganisasi Tatalaksana Kerja (SOTK). Sampai saat ini, baik di tingkat kabupaten/kota mau-pun provinsi, masih menanti instruksi mengenai perombakan tersebut.Selain mengacu kedua hal itu, Kota Jogja juga wajib merombak. Ini mengingat beberapa SKPD yang seharusnya telah berubah, sampai saat ini belum diubah. Padahal, amanah di Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut, sudah berlaku.Pun demikian dengan DIJ, meski dengan status keistime-waan, juga mengalami peruba-han. Ini pula yang juga harus ditindaklanjuti sampai tingkat kabupaten dan kota. Terutama Dinas Pariwisata dan Kebu-dayaan yang harus dipisah agar bisa menjalankan program-programkeistimewaan.
Tapi, karena sampai saat ini belum ada instruksi khusus mengenai perombakan SOTK, pemkot belum memiliki data rencana. Ini lah yang menda-patkan sorotan dari wakil rakyat, agar eksekutif bisa segera melengkapi.”Kami butuh data, contohnya kebutuhan pegawai setelah mengalami perubahan. Butuh pejabat eselon II berapa? Stoknya mencukupi atau tidak?” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur.Ketua DPD Golkar Kota Jogja ini menegaskan, tanpa ada pe-metaan kebutuhan, sangat su-lit bagi dewan untuk membe-rikan kebutuhan anggaran. Sebab, eksekutif juga belum bisa memastikan perombakan yang masuk prioritas. “Kami minta untuk dihitung sampai dengan detail,” pintanya. (eri/jko/ong)