ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PEMAPARAN: Nasrullah (tengah) dalam Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di kompleks Parasamya, kemarin (6/4). *Dalam Proses Rektrutmen Calon Kepala Daerah di Internal Parpol
BANTUL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan atensi khusus dalam proses rektrutmen calon kepala daerah di internal partai politik (parpol). Bawsalu mempersilakan seluruh pihak yang mendapati parpol atau gabungan parpol mematok imbalan tinggi kepada calon bupati (cabup) yang diusungnya untuk segera melapor.
Komisioner Bawaslu RI Nasullah menegaskan, besaran biaya pendaftaran yang harus dibayar calon kepala daerah kepada parpol pengusungnya ada ketentuannya. Besaran biaya pendaftaran ini dinilai sudah menjadi imbalan jika nilainya terlalu fantastis. “Misalnya pendaftaran dipatok Rp 1 miliar. Ini kan tidak rasional,” tegas Nasrullah dalam Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di kompleks Parasamya, kemarin (6/4).
Karena itu, Nasrullah meminta agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten memaksimalkan pengawasan terhadap pergerakan parpol dalam proses rekrutmen.
Ada sejumlah sanksi berat yang dipersiapkan bila calon kepala daerah terlibat dalam pemberian imbalan ini. “Sanksinya bisa didiskualifikasi berdasar keputusan pengadilan atau bahkan pidana dengan kategori pemberian suap,” tegasnya.
Selain itu, Bawaslu juga meminta agar data pemilih dalam pilkada harus akurat. Ini sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pemilih fiktif atau ganda. “Kami meminta pengawasan terutama di perbatasan perkotaan diperketat. Seperti wilayah yang berbatasan dengan Kota Jogja, Sleman, dan Kulonprogo,” pintanya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Divisi Logistik dan Keuangan Didik Joko Nugroho memastikan kemungkinan adanya pemilih fiktif atau ganda di wilayah perbatasan sangat kecil. Ini karena KPU menggunakan pendekatan administratif.
Dalam setiap bulan, KPU rutin berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait update perubahan dan penambahan data pemilih. Agar daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) benar-benar akurat. “Tetapi, kami juga mempersoalkan materi dalam draf PKPU yang memperbolehkan penggunaan surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan desa,” tambahnya.(zam/din/Nr)