GUNAWAN/RADAR JOGJA
BELUM TERIMA GAJI: Salah serorang petugas beraktivitas menarik retribusi di TPR Gua Pindul Bejiharjo, Karangmojo belum lama ini.
GUNUNGKIDUL – Masalah di objek wisata Gua Pindul Bejiharjo, Karangmojo kian menumpuk. Begitu diketahui retribusi bocor, petugas tempat penarikan retribusi (TPR) yang notabene para perangkat desa ngambek. Pasalnya, mereka belum menerima gaji.
Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Mugiyono. Dia mengatakan, begitu kabar kebocoran retribusi berhembus, pihak terkait dipanggil oleh pemkab. “Poin pentingnya adalah, kita semua berharap persoalan retribusi ke depan bisa berjalan lebih baik. Kalaupun terjadi kebocoran, kita hendaknya tahu juga bahwa penerapan retribusi ini baru berjalan sejak tiga bulan terakhir,” kata Mugiyono, kemarin (6/4).
Namun bukan berarti kebocoran tersebut dibiarkan begitu saja. Untuk itu, belum lama ini pemkab memanggil pihak terkait yakni pihak operator dan penarik retribusi. Bahkan pertemuan berlangsung hingga dua kali. “Pertama dengan eksekutif (dinas kebudayaan dan pariwisata), kemudian bersama dengan anggota dewan,” terangnya.
Mugiyono mengakui, persoalan Gua Pindul begitu pelik. Namun, dia yakin seluruh permasalahan yang ada nanti dapat diselesaikan dengan baik. Terbaru adalah terkait keluhan petugas TPR yang notabene perangkat desa mengeluh karena belum menerima gaji. “Tahun 2014 sejak diberlakukan retribusi, petugas TPR belum menerima bagi hasil dari pemkab,” ungkapnya.
Kenapa bisa demikian? Kendalanya ada pada aturan. Uang bagi hasil bisa dibagikan setelah APBD perubahan ditetapkan. Dia memperkirakan, paling cepat petugas TPR mendapatkan haknya sekitar bulan September.
Di bagian lain, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul Tommy Harahap mengatakan, pemkab sudah menyiapkan tiga langkah untuk mengantisipasi kebocoran retribusi.
Langkah pertama yang sudah ditempuh dengan membangun portal di pintu masu kawasan Gua Pindul. Selanjutnya, penarikan retribusi akan dikawal oleh petugas Satpol PP dan petugas gabungan dari TNI dan Polri. “Kita juga akan memberikan pembinaan kepada kelompok pengelola. Dalam pembinaan juga akan disebutkan sanksi,” kata Tommy.
Sementara itu, salah satu pengelola Pokdarwis Gua Pindul Dewa Bejo Subagyo mengatakan penarikan retribusi tidak bisa berjalan maksimal karena pemerintah sendiri tidak menjalankan aturan secara tegas. “Sebab, dalam perbub pengelolaan Gua Pindul, disebutkan kalau satu desa wisata dikelola oleh satu pokdarwis. Namun kenyataanya, selama ini pengelolaan Gua Pindul lebih dari satu pokdarwis,” kata Subagyo. (gun/ila/mga)