JOGJA – Keinginan masyarakat, temasuk Gubernur DIJ Hamengku Buwono X agar pembangunan gedung perpustakaan daerah DIJ segera dirampungkan, menga-lami kendala. Sebab pihak dewan, justru minta dipending dulu, dengan alasan ada permasalahan terkait pemanfaatan anggaran.Penundaan tersebut datang dari Komisi A DPRD DIJ. Komisi A meminta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIJ untuk memending proses penye-lesaian pembangunan gedung perpustakaan daerah DIJ, karena terjadi pengalihan anggaran, dari interior menjadi konstruksi. “Kami mengimbau, sebaiknya ditunda dulu, sambil menunggu aturan hukumnya yang jelas,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwarto seusai rapat kerja dengan BPAD DIJ kemarin (6/4).
Eko me-nambahkan, pengalihan tersebut terutama tentang anggaran sebesar Rp 4,3 miliar, yang awalnya di-anggarkan untuk interior dan lands-cape, tiba-tiba dialihkan untuk penyempurnaan gedung.Awalnya total anggaran sebesar Rp 22,5 miliar, diperuntukkan interior sebesar Rp 18 miliar, dan landscape sebesar Rp 4,5 miliar. Namun BPAD DIJ mengalihkan sebagian anggaran untuk penyem-purnaan pembangunan gedung perpustakaan yang terletak di sebelah timur JEC tersebut. Sehingga interior gedung men-jadi Rp 16 miliar, dan landscpae jadi Rp 2,2 miliar. “Kami minta penjelasan tentang revisi tersebut, karena juga tanpa melibatkan DPRD DIJ,” tandasnya.
Politisi PDIP ini juga memper-tanyakan dasar hukum yang dipakai BPAD DIJ, yang akan mengganti kekurangan interior perpustakaan, karena anggaran-nya yang dialihkan, dengan memanfaatkan aset lama.Menurut dia, penggunaan aset lama, meskipun juga punya BPAD DIJ, harus memiliki dasar hukum yang jelas. “Untuk aset lama ini, juga harus ada penjelasan hukumnya,” terang dia.Komisi A DPRD DIJ sendiri, je-las Eko, mendukung segera ram-pungya proses pembangunan gedung perpustakaan DIJ tersebut. Pihaknya berharap pada akhir tahun ini, sesuai target yang di-tentukan, gedung perpustakaan yang diklaim terbesar di Asia Teng-gara ini bisa diresmikan.Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan BPAD DIJ Monika Nur Lastiyani, dalam rapat kerja mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ maupun ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pe-ngalihan anggaran tersebut. Gubernur DIJ Hamengku Bu-wono X ketika dimintai komen-tarnya, mengaku belum tahu tentang pengalihan anggaran yang dilakukan oleh BPAD DIJ. “Tadi ketemu kepalane (Kepala BPAD) gak ngomong, belum tahu saya,” kilahnya. (pra/jko/ong)