SLEMAN – Regulasi pengaturan bangunan gedung tinggi dan bertingkat mendesak untuk segera diterbitkan. Alasannya, semakin hari semakin banyak penolakan terhadap rencana pembangunan apartemen, hotel, maupun tower. Ketua Komisi C Timbul Saptowo berencana membuat Perda Ini-siatif tentang hal tersebut. Itu akan dilakukan jika pemerintah lamban dalam menyusun regulasi, yang memuat prosedur perizinan secara spesifik untuk setiap bangunan, tanpa menge-sampingkan kepentingan warga dan investor. “Yang penting masyarakat harus kondusif dulu,” katanya kemarin (6/4).
Timbul mengisyaratkan, setiap ada bangunan baru harus menyertakan bukti sosialisasi warga. Bukan hanya dari ring satu. Tetapi sampai ring tiga dan sebisa mungkin, semua warga dilibatkan. Kendati begitu bukan berarti jika ada warga tak setuju lantas membuyarkan perizinan. Warga diminta musyawarah mufakat untuk menyikapi rencana pembangunan. Musyawarah juga bisa diputuskan melalui voting. Artinya, jika sebagian besar warga setuju, rencana pembangunan bisa dilanjutkan. Asal semua perizinan dilengkapi. Itu dilakukan guna menghindari polemik berkepanjangan, seperti yang terjadi saat ini. Timbul juga mengingatkan, warga yang me-nolak rencana pembangunan harus menyertakan argumen yang realistis. Yakni tanpa ditumpangi kepentingan pihak-pihak tertentu. Keberatan juga harus disampai-kan dengan prosedur yang baik. “Jangan sampai ada warga yang merasa tidak diundang, lalu komplain belakangan,” ingat politikus PDIP itu.
Kepada pemerintah, Timbul mewanti-wanti agar tak menunda penerbitan izin kepada pengembang yang telah melengkapi izin, sekaligus mampu menciptakan suasana kondusif di lingkungan bangunan. Jika semua izin komplit, tak ada alasan pemerintah untuk menunda penerbitan izin. “Setiap bangunan tentu beda penyikapannya,” sambungnya.Dalam perda juga akan dituang-kan ketentuan tentang kontribusi dari pihak perngusaha kepada lingkungan. Sebab, suatu bangunan tak hanya berpengaruh bagi masyarakat sekitar saat ini saja. Tetapi juga bisa dirasakan anak turun warga. “Yang tak kalah penting, regulasi rencana detil taat ruang harus segera disahkan,” pintanya.
Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan, pemerintah sedang menggodog materi per-izinan pembangunan hotel dan apartemen. Nah, berbagai sikap warga terkait rencana pembangu-nan apartemen akan dijadikan bahan acuan. Itu juga dijadikan pertimbangan dalam kajian penerbitan izin. “Apalagi jika di-mungkinkan membawa dampak negatif atau tidak ada manfaatnya bagi warga,” katanya. (yog/din/ong)