HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA NILAI BAIK: Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati saat menyerahkan (LKPJ) Bupati Kulonprogo Tahun 2014 kepada Wabub Sutedjo dalam Rapat Paripurna DPRD Kulonprogo, kemarin (6/4).
KULONPROGO – Tahun 2014, kepemimpinan bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dinilai telah berhasil melakukan sejumlah langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti di sektor infrastruktur, pengembangan investasi daerah dan penurunan angka kemiskinan.
Atas prestasi tersebut, DPRD Kabupaten Kulonprogo memberikan apresiasi yang disampaikan Tim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kulonprogo Tahun 2014 dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD di gedung dewan setempat, kemarin (6/4).
Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati dan dihadiri Wabup Kulonprogo Sutedjo. Ketua Tim Pembahas LKPJ Aji Pangaribawa mengungkapkan, selain tiga sektor tersebut, beberapa program yang dilaksanakan bupati juga dinilai berhasil dengan baik. Seperti peningkatan program gotong royong dan padat karya untuk mempercepat pembangunan desa, juga peningkatan tata kota dan implementasi Bela Beli Kulonprogo.
“Keberhasilan di sektor-sektor tersebut secara riil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Aji.
Kendati demikian, Tim Pembahas LKPJ memberikan beberapa catatan dalam beberapa program. Salah satunya masih perlunya aturan yang mengikat bagi penambang pasir saat menimbang muatan di lokasi penambangan. “Hal itu tak kalah penting, untuk mengendalikan batas muatan serta sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayar oleh penambang,” terangnya.
Menurut Aji, selain untuk penambangan pasir, aktivitas penambangan batu andesit di wilayah Kokap dan beberapa wilayah lain di Kulonprogo. Terlebih usaha penambangan galian C di wilayah Kulonprogo belum signifikan membantu kenaikan pajak dan retribusi pemda.
“Disamping itu juga tidak berbanding lurus dengan tingkat kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut. Oleh karena itu, mohon ditertibkan, baik perizinan maupun pengawasannya,” ujar Aji.
Di bagian lain, Aji juga menyoroti pengembangan sektor koperasi dan UMKM yang dinilai belum mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data base kelompok usaha kecil, selama ini terlalu normatif kualitatif. Pendataan peta potensi belum terlaporkan, sehingga selama ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial.
Artinya, program UMKM masih perlu pendampingan sehingga persoalan pengembangan usaha akan dapat teratasi. Sementara data koperasi yang tercatat juga belum menunjukkan perkembangan secara signifikan. Mayoritas koperasi hanya bergerak di sektor simpan pinjam sehingga bidang serba usaha masih minim.
“Kedepan perlu didorong menjadi koperasi serba usaha sebagai wadah usaha-usaha kecil,” tandasnya. (tom/ila/mga)