BANTUL – Lagi, polres Bantul menonjobkan sejumlah anggotanya. Berbeda dengan sebelumnya, penonjoban kali ini menyasar empat anggota yang berdinas di unit Registrasi dan Identifikasi (regiden) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas). Kebijakan penonjoban ini di-tempuh karena ada dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor. Kapolres Bantul AKBP Surawan mengatakan, dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor pada tahun lalu ini pertama kali disampaikan pihak Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIJ. Untuk menelusuri dugaan ini, KPPD kemudian melakukan audit internal. “Kerugian belum diketahui karena memang masih diaudit semua,” terang Surawan di kantornya, kemarin (7/4).
Karena itu, Surawan tidak bisa berandai-andai arah tindaklanjut dari dugaan penggelapan pajak ini. Berbeda ketika KPPD sudah merampungkan auditnya. “Biar diaudit dulu untuk diketahui di mana yang salah,” ujarnya.Surawan menguraikan, kepolisian hanya sebagai petugas lapangan dalam menangani pajak kendaraan bermotor. Toh, wajib pajak juga menyetorkan sendiri ke bank yang telah ditunjuk KPPD. “Kami nggak masuk dalam sistem mereka (KPPD). Semuanya online,” jelasnya.Selama ini, polres memang tidak pernah melakukan audit internal atas pajak kendaraan bermotor. Sebab, ini merupakan kewenangan KPPD. Polres hanya melakukan audit atas jumlah material STNK dan BPKB. “Material pasti kami laporkan semua. Kalau ada yang rusak pasti juga kami buatkan berita acaranya,” tandasnya.
Dia menambahkan, polres juga menangani pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Misalnya, pembuatan atau perpanjangan SIM, serta pencetakan SKCK. Namun, PNBP ini merupakan murni tanggungjawab internal kepolisian.”Kalau kami auditnya gampang. Hitungannya gampang,” bebernya.Dia menengarai dugaan penggelapan ini mengemuka karena adanya sistem target dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ketika target tercapai otomatis kecurangan akan tertutupi. Kecurangan ini akan tampak bila diteliti lebih dalam. Namun demikian, Surawan mengaku tidak mengetahui dugaan penggelapan ini apakah karena memang kesalahan sistem atau anggotanya. “Kalau pajak (praktiknya) kan ada yang nunggak, dan ada yang telat. Ini kan susah ngontrolnya. Apalagi, ada target. Nah, target ini yang harus ada audit secara khusus,” tambahnya.
Kanit Regiden Sat Lantas Polres Bantul IPDA Sutrisno menambahkan, dalam sehari pihaknya menerima 600 hingga 700 permohonan. Ini meliputi pembuatan maupun perpanjangan. Dalam praktiknya, polres hanya bertugas memeriksa keaslian fisik berikut surat-surat kendaraan bermotor. Sementara yang menentukan besaran jumlah pajak kendaraan bermotor adalah KPPD. “Kemudian wajib pajak setor sendiri ke bank. Bukan kami yang setor,” urainya. (zam/din/ong)